AMBON (info-ambon.com)-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengadukan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalamah, ke DPRD Provinsi Maluku. Pasalnya, Basalamah, secara sepihak menetapkan harga barang sebanyak 17 hingga 18 persen pada pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, tanpa koordinasi dengan APINDO.
Akibatnya, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menyebut Ketua TGPP Hadi Basalamah, sangat arogan dalam mengambil kebijakan.
“Sebenarnya keputusan yang dilakukan Ketua TGPP, Hadi Basalamah menunjukan arogansi, seperti yang disampaikan APINDO. Memang masalah ini sudah selesai, tapi kami hanya melalukan evaluasi saja,” tandas Rahakbauw usai memimpin rapat koordinasi dengan Sekda Maluku, OPD terkait, Komisi II, III DPRD Kota Ambon dan APINDO Maluku di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (4/9/2023).
Apalagi, ingat Rahakbauw, Ketua TGPP memberikan diskon yang menurut APINDO terlalu tinggi, berbeda dengan retail Alfamidi dan Indomaret yang bisa mampu untuk memberikan, lantaran kontribusi dan laporannya ke Jakarta.
“Khusus untuk para pengusaha di Ambon yang berusaha di Kota Ambon tidak bisa menyanggupi diskon yang ditetapkan TGPP, sehingga APINDO merasa keberatan dengan sikap yang diambil, Basalamah,” terangnya.
Menurutnya, sebagai Ketua TGPP, Basalamah, mestinya sebelum menetapkan , harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, jangan karena memiliki kedekatan dengan Gubernur, lalu semena-mena mengeluarkan kebijakan sepihak.
“Kalau tidak ada koordinasi tentu tidak dapat titik temu, tapi secara arogansi disampaikan tanpa mau tau, TGPP mengambil langkah sepihak, sehingga Apindo menyampaikan ke kami sejak tanggal 11 Agustus 2023 kemarin,” ujarnya.
Ketua TGPP dinilai arogan juga disampaikan, anggota Komisi III Hata Hehanussa. Dia menyebut, langkah yang diambil Ketua TGPP merupakan langkah yang mempertontonkan arogansi orang-orang dekat penguasa di Provinsi Maluku.
Sebagai Ketua TGGP bentukan, Gubernur harusnya bisa bijak dan bisa mempertimbangkan kebijakan yang diambil dalam memutuskan sesuatu.
Apalagi dalam kebijakan yang diambil tanpa melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Olehnya sebagai DPRD, berharap agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini. (EVA)