AMBON (tempo.com) – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja dengan mitra-mitra terkait untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Abdul Kelilauw, yang menyampaikan bahwa prioritas program untuk tahun 2025 akan mencakup sejumlah inisiatif penting yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih untuk periode 2024-2029.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penambahan rute pelayaran kapal feri di Maluku, yang dinilai krusial untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di provinsi tersebut. Selain itu, rapat juga membahas isu-isu terkait pengembangan perumahan rakyat, serta sejumlah proyek infrastruktur penting lainnya, termasuk pembangunan balai dan sektor pekerjaan umum (PU), yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Komisi III DPRD Maluku terus berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama dalam hal penguatan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak di berbagai daerah,” ujar Abdul Kelilauw. Dirinya juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait guna memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah.
Kelilauw berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap Maluku, mengingat banyaknya tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang ada.
“Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, Komisi III optimistis bahwa aspirasi masyarakat Maluku dapat terwujud dalam bentuk program-program yang lebih konkret dan tepat sasaran,” tutup dia. (EVA)
Discussion about this post