AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali wacanakan perombakan birokrasi, ternyata masih belum pasti. Padahal izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dikantongi Pemkot Ambon.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, perombakan birokrasi dan pelantikan pejabat esellon III dan IV, sedianya sudah harus berlangsung dalam pekan ini, namun masih menanti persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pelantikan ini kan saya sudah dapat izin dari Kementerian Dalam Negeri, untuk eselon III dan IV sudah ada, tapi rupanya harus ada pertimbangan teknis dari BKN,”jelas dia, kepada wartawan di Balai Kota, Selasa (11/4/2023).
Menurutnya, dengan belum adanya persetujuan dari BKN itu, membuat Pemkot belum mau mengambil langkah yang lebih jauh. “Nah itu sementara diurus oleh Plt Kepala BKPSDM. Untuk esellon II belum keluar dari Mendagri. Kita butuh pertimbangan teknis dari BKN karena itu sementara diurus dua-duanya,”tegasnya.
Ditegaskan, perombakan dan pelantikan akan dilakukan jika izin dari Kemendagri maupun BKN sudah selesai. “Pelantikan akan dilakukan setelah ada pertimbangan teknis dari BKN, dan eselon II, bila izin Kemendagri sudah ada,”tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, janji Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena untuk melakukan perombakan birokrasi dilingkup Pemerintah Kota Ambon, bakal terwujud. Namun perombakan birokrasi ini hanya berlaku untuk pejabat eselon III dan IV, sementara untuk eselon II belum dilaksanakan. Sebelumnya, perombakan birokrasi itu hanya berlaku untuk kedua eselon tersebut.
“Pekan depan saya (Penjabat Wali Kota-red), rolling dan lantik eselon III dan IV,”kata dia, kepada wartawan di Balai Kota, akhir Maret lalu.
Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran pihaknya baru mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negera (BKN). “Kan kita baru terima izin untuk itu saja (pelantikan eselon III dan IV-red),” ujarnya.
Wattimena mengaku, untuk esellon II atau jabatan Kadis, asisten dan staf ahli, belum dilaksanakan lantaran belum menerima izin dari Mendagri maupun BKN. “Untuk esellon II, belum keluar dan belum kita terima, sehingga yang akan saya lantik hanya III dan IV saja. Kita sampai saat ini masih menunggu (izin-red) untuk eselon II itu,”terangnya.
Ditegaskan, jika izin sudah ada maka pihaknya langsung melakukan perombakan birokrasi untuk esallon II juga. “Kalau sudah ada maka pasti akan kita rombak atau lantik juga,”tandasnya.
Seperti diberikan sebelumnya, hingga kini pihaknya belum menerima izin dan rekomendasi dari Kemendagri dan BKN terkait perombakan birokrasi khususnya, esalon II. Padahal ia sudah menjabat sekitar 10 bulan. Proses jobfit bagi pimpinan OPD juga telah dilakukan sejak November 2022 lalu. (EVA)