AMBON(info-ambon.com)-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sangat berharap, peran saniri negeri untuk bisa memutuskan siapa yang layak menjadi pemimpin di negeri sesuai ketentuan adat di negeri tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Steven Dominggus menyikapi banyaknya negeri adat di kota Ambon yang hingga kini masih belum memiliki pemimpin yang definitive.
“Agar memiliki pemerintahan yang definitif, ditentukan dari kerja keras, keberanian dan kemampuan Saniri Negeri untuk memutuskan mata rumah parentah yang berhak menjadi raja,” kata Steven Dominggus, kepada info-ambon.com, Sabtu (27/2/2021) di Ambon.
Berita terkait: Tahun Ini, 1 Negeri dan 7 Desa di Ambon Gelar Pemilihan Raja dan Kades
Dijelaskan, tugas Saniri adalah mengumpulkan aspirasi masyarakat negeri, menyusun draft dan menetapkan peraturan negeri, sampai memutuskan siapa yang berhak menjadi raja dari mata rumah parentah. Hal – hal ini tidak dapat diintervensi oleh para penjabat kepala pemerintahan yang saat ini ditugaskan untuk memimpin di negeri adat.
“Para penjabat kepala pemerintahan tidak dapat mengintervensi proses dari saniri karena tugasnya hanya sebatas memfasilitasi, memediasi, dan mendorong apa yang dikerjakan oleh Saniri,” jelasnya.
Diakui Kabag, suksesi kepemimpinan di negeri adat terkadang menghadapi masalah yang membutuhkan proses pembahasan dan musyawarah, bahkan ada yang berakhir di ranah hukum, seperti yang terjadi di beberapa negeri adat, dimana ada masyarakat yang menggugat keputusan saniri sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Wajar saja, karena kaidah penyelenggaran pemerintahan menganut asas keterbukaan, transparansi, keadilan, dan menjunjung tinggi kepentingan umum sehingga terbuka peluang bagi siapa saja tidak terakomodir, yang ada di negeri dan memiliki pembuktian sendiri untuk dapat menggugat keputusan atau produk hukum tata negara dari Saniri Negeri,” ujarnya.
Jika terjadi demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, ujarnya, dalam hal ini tidak memiliki kepentingan untuk intervensi, tetapi menunggu kepastian hukum lewat keputusan hukum yang tetap (inkracht).
“Pemkot tidak ada kepentingan apa – apa untuk intervensi siapa menang ataupun kalah, tetapi kita menunggu kepastian hukum, sejauh ini kami tetap melakukan pengawasan, dan pendampingan bagi negeri – negeri adat yang belum memiliki pemimpin definitif,” tutur Kabag.
Hingga kini diketahui Negeri yang belum memilki pemimpin definitif, yakni di Kecamatan Leitimur Selatan; Naku, Ema, Hatalai, Kecamatan Nusaniwe; Urimesing, Latuhalat, Amahusu, Silale, sementara Kecamatan Sirimau; Batu Merah dan Hative Kecil, Kecamatan Baguala; Passo dan Halong, sedangkan Kecamatan Teluk Ambon; Tawiri, Rumah Tiga, dan Hative Besar. (PJ)