AMBON(info ambon.com)-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Maluku, Anos Jermias menyatakan, kemiskinan yang terjadi di Maluku adalah kemiskinan terstruktur. Banyak pihak yang sesungguhnya terlibat memiskinkan provinsi ini. Dan juga, banyak pihak harus bertanggungjawab mengatasinya.
Kepada wartawan pecan lalu, anggota DPRD dari fraksi Golkar tersebut menyampaikan, pemerintah daerah dengan leadernya Gubernur bukan pihak yang harus disalahkan semata atas kondisi ini.
‘’Pemerintah Pusat, DPRD Maluku, Bupati/walikota dan instansi teknis lainnya, punya andil juga dalam memiskinkan Maluku. Banyak regulasi dan arahan yang tidak dilaksanakan secara baik,’’ tandasnya.
Dilanjutkannya, ketika Maluku disebut salah satu provinsi termiskin di Indonesia lalu gubenur sendiri yang disalahkan, maka itu adalah sesuatu yang naïf, dan salah sasaran.
‘’Kami di DPRD Maluku juga bertanggungjawab untuk itu, sebab semua program-program pemberdayaan masyarakat juga dibahas dan digodok di DPRD Maluku, sehingga otomatis masalah anggaran juga menjadi andil dewan, dan tugas gubernur hanya mengekesekusi program- program yang telah disetujui oleh DPRD Maluku,’’ akunya.
Regulasi pusat juga turut serta dalam proses ini. Ia mencontohkan, regulasi wilayah teritorial laut hanya 12 mil sementara wilayah yang sering menjadi lokasi penangkapan ikan (fishing ground) yang karena banyak sumber ikannya adalah di luar 12 mil, adalah bagian dari pemiskinan tersebut.
Menurut Aleg yang berlatar belakang pengurus olahraga ini, karena ketidak pedulian pemerintah di kabupaten maka para Bupati mengelola kabupaten layaknya raja- raja kecil sehingga mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Bahkan dinas teknis di kabupatenpun tak luput dari kritikannya, karena belum dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerahnya. (IA-NK)
