AMBON(info-ambon.com)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar Rapat koordinasi (Rakor) pengembangan Langgur, sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Ibukota Malra, berpindah ke Langgur, setelah Kota Tual, menjadi daerah otonom baru sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa mengatakan, pemindahan ibukota mengakibatkan Kabupaten Malra, harus kembali membangun sarana dan prasarana di Langgur. “Sehubungan dengan itu, maka sesuai RPJMD 2018 hingga 2023 infrastruktur dasar perkotaan menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam periode pembangunan 2018 hingga 2023,”kata Lailosa, ketika memimpin Rakor di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (24/6/2022).
Sehubungan dengan itu, kata dia, maka Tahun 2023 mendatang salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Malra diarahkan pada pengembangan dan penataan Kota Langgur. Untuk itu, Lailosa mengapresiasi kehadiran Bupati Malra, Thaher Hanubun dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malra di Rakor tersebut.”Kehadiran pak Bupati Malra dan jajaran. Ini merupakan satu upaya proaktif dari Kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan tentunya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kami di Provinsi,”kata Lailosa, kepada awak media usai memimpin Rakor tersebut.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya melakukan proses perencanaan bersama DPRD Provinsi Maluku dan pihak lain.”Sehingga aspirasi yang disampaikan Bupati Malra, dapat terwujud sesuai kemampuan Provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat,”terangnya.
Bupati Malra, Thaher Hanubun, sangat mengapresiasi Pemprov, yang merespon surat mereka.”Kami apresiasi Pemprov yang diwakili Pak Kepala Bappeda dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Lebih khusus kami sampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Gubernur Maluku,”kata Hanubun.
Dia mengaku, selama ini dirinya intens berkooridnasi dengan Gubernur Maluku, bangun Malra kearah yang lebih baik.” Keberhasilan pembangunan di Malra, Pak Gubernur selalu memberikan rekomendasi kepada saya. Dan saya jalan di kementerian-kementerian yang ada di Jakarta,”terangnya.
Soal kehadiran dirinya, bersama sejumlah pimpinan OPD, mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan.”Saya bersama sejumlah pimpinan OPD hadir disini dan sebelumnya kami menyurati Pak Gubernur Maluku, melalui Pak Sekda Maluku, untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang pembangunan di Malra,”bebernya.
Apalagi, tutur dia, kabupaten Malra sebagai salah satu kabupaten tertua di Maluku, yang berdiri 1953 lalu dan telah memekarkan 4 Kabupaten dan kota, harus mendapat perhatian serius.” Alhamdulilah, Pak Anthon mewakili Pak Sekda, respon aspirasi kami. Memang Tahun 2022 ini pembangunan tidak signifikan di Langgur. Hanya sentuhan-sentuhan kecil saja. Apalagi, kami saat ini membangun dari Desa ke Kota. Alhamdulilah, desa atau Ohoi sudah mengalami peningkatan pembangunan,”paparnyam
Meski begitu, dia berharap, tahun 2023 mendatang, dirinya merasa penting dan melakukan koordinasi dengan Pemprov.”Intinya bagaimana Kabupaten tertua ini mendapat perhatian dari Pemprov mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga jalan. Apalagi, bangun trotoar itu hubungannya dengan Provinsi. Beda dengan jalan nasional. Kita berharap 2023 itu Langgur dibangun sehingga indah dan damai,”harapnya.
Soal dana, dia dia berharap, ada sharing anggaran dengan Pemprov. Menurut dia, ada skala prioritas yang dibangun seperti rumah kumuh begitu juga dengan jalan. “Kami mau menata jalan sementara itu jalan nasional. Ini agar Pemprov koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) agar drainase dan bahu jalan itu dikerjakan oleh BPJN Paling tidak kehadiran kami diperhatikan oleh Pemprov dan DPRD Maluku,”ingatnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, ikut mengapresiasi kehadiran Bupati dan jajarannya yang lengkap.”Dan ini baru pernah terjadi di Maluku mungkin baru terjadi di seluruh Indonesia. Ternyata harus dirasakan bahwa kehadiran Pemprov itu sangat penting. Kami sudah mendengar dan menerima aspirasi sudah pasti kami mengawal karena kami adalah anggota dewan dari daerah pemilihan Malra,”kata Rumra, yang juga anggota dewan dari daerah pemilihan Malra, Kota Tual, dan Aru.
Dia mengaku, semua aspirasi yang disampaikan tidak semua terjawab. Namun ingat politisi PKS ini, aspirasi yang disampaikan secara bertahap dan dapat perhatian dari APBD 2023. “Kami dari badan anggaran DPRD Maluku, sudah pasti usulan yang disampaikan menjadi catatan penting,”tegas bakal calon anggota DPR RI ini.
Apalagi, ingat dia, dirinya bersama sejumlah anggota DPRD dari daerah pemilihan Maluku Tenggar, Kota Tual dan Aru, berencana menggelar rapat dengan Sekda dan OPD terkait. “Ini agar proses perencanaan 2023 itu bisa tejawab dengan baik. Jadi kami tadi diskusi lepas dan kami sebagian besar di Banggar. Kami akan kawal sehingga aspirasi dapat tertampung di APBD 2023,”pungkasnya.
Selain Kepala Beppeda Maluku, Bupati Malra dan jajaranya hadir, tampak hadir dalam Rakor itu, Kadis Infokom Maluki, Drs Titus Renwarin, M.Si, anggota DPRD Maluku asal dapil Malra, Kota Tual dan Aru, yakni Benhur Watubun, Mumin Refra, Saodah Tethol, dan sejumlah pihak lainya. (PJ)