AMBON (info-ambon.com)-Inflasi Provinsi Maluku pada Januari 2026 tercatat melandai ke level 0,75 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,81 persen (mtm).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, mengatakan realisasi tersebut berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Secara spasial, seluruh kota penghitung inflasi di Maluku mencatatkan inflasi pada Januari 2026,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi sebesar 1,44 persen (mtm), Kota Tual sebesar 2,35 persen (mtm), dan Kota Ambon sebesar 0,15 persen (mtm).
Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 4,70 persen. Angka ini berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
Realisasi inflasi tahunan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,58 persen (yoy), serta melampaui tingkat inflasi nasional yang berada di level 3,55 persen (yoy).
Wahyu menjelaskan, inflasi Januari 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,83 persen (mtm), serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,13 persen (mtm).
Tekanan inflasi pada kelompok makanan dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan cakalang. Ketiga komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,47 persen, 0,18 persen, dan 0,10 persen (mtm).
“Kenaikan harga ikan dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring berlangsungnya musim barat yang menyebabkan kondisi laut lebih bergelombang dan berkurangnya frekuensi melaut,” ujarnya.
Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. Peningkatan harga emas didorong oleh naiknya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta ekspektasi kebijakan moneter global yang masih ketat.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ke depan, upaya pengendalian inflasi pangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok guna memastikan kelancaran distribusi.
“Di sisi lain, komunikasi efektif terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi,” kata Wahyu. (EVA)
Discussion about this post