AMBON(info-ambon.com-Program strategis nasional di Maluku, Ambon New Port, dinilai bisa menjadi pertimbangan Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Ambon (KKA).
Hal ini diungkapkan Pembina DPP Hetu Upu Ana (Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa Jazirah Leihitu) Johan Slamet, kepada info-ambon.com, Selasa (09/11/2021), menanggapi pernyataan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy tentang Ambon New Port yang merupakan momentum pemekaran Kabupaten Pulau Ambon, bagi masyarakat Jazirah Leihitu dan Salahutu.
“Itu sangat dimungkinkan untuk terjadi pemekaran di Pulau ini, sehingga ada Kota Ambon dan Kabupaten Pulau Ambon. Jadi kalau misalnya itu terjadi Kabupaten Pulau Ambon, maka akan berdampak ekonomis dan sosial bagi kepentingan bersama ke depan,”kata Walikota yang dimuat info-ambon.com, Senin (08/11/2021) kemarin.
Slamet mengatakan, mendukung pernyataan Walikota Richard Louhenapessy terkait dengan lokasi Pembangunan Ambon New Port di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah.
“Bahkan itu bisa menjadi pertimbangan Presiden Indonesia untuk DOB KKA, yang kita tahu sendiri menjadi harapan masyarakat Jazirah dan Salahutu selama ini,”katanya.
Pembangunan Ambon New Port, kata Slamet, akan berdampak secara pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan, guna menekan angka kemiskinan di Maluku,”katanya.
“Selain menjadi rencana pembangunan yang memiliki Multi flayer effect, pembangunan Ambon New Port, juga menjadi stimulan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru di dataran Jazirah Leihitu,”ujarnya.
Dengan adanya Ambon New Port, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah terkonsolidasi. ‘’Kami sepakat dengan pikiran dan gagasan yang disampaikan Walikota Ambon,” terangnya.
Dia menambahkan, sesuai data, Ambon New Port akan menggunakan lahan 200 hektare. Sesuai pernyataan Walikota Ambon, 200 hektare dalam logika, maka sudah 60 persen luas wilayah Kota Ambon.
“Artinya menggunakan logika komparasi, maka sudah sangat logis Ambon New Port, akan ikut melahirkan diskresi dari Pemerintah Pusat, untuk mendorong Leihitu sebagai daerah Otonomi Baru,”ungkapnya. (PJ)