AMBON(info-ambon.com)– Gubernur Maluku, Murad Ismail menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 secara virtual melalui konferensi video dari Kediaman Gubernur, Kamis (28/4/2022).
Musrenbangnas 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara.
Musrenbangnas diikuti para Menteri, pimpinan lembaga negara dan seluruh Gubernur/Bupati/Walikota se- Indonesia.
Kepada para peserta musrenbangnas, Presiden menggambarkan bahwa dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian. Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif.
“Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden menekan beberapa hal penting untuk menjadi pegangan bersama dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Ada tujuh arahan yakni, pertama, bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
“Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun, artinya total sudah Rp1.062 triliun, plus BUMN Rp420 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan/kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan di saat yang bersamaan siapkan kapasitas produksi nasional kita, buat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri. Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Kenapa? Menanam jagung dimana pun juga tumbuh, kenapa masih impor? Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai, lakukan ini. Kemudian beri pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar-standar global, standar-standar internasional,” imbau Presiden.
Kedua, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi coklat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat.
Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi.
Keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Kelima, tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah tiga persen PDB. Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan.
Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM/peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan. Percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus turunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.
Pesan terakhir disampaikan, kita harus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022. Saya minta, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik dan lancar,” tandas Presiden. (PJ)