AMBON (info-ambon.com)-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menggelar orasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) buntut kenaikan harga Angkutan Kota (Angkot) di depan Balai Kota Ambon, sekitar pukul 11.50 WIT.
Dari pantauan info-ambon.com di lapangan, terlihat pendemo mendatangi Balai Kota Ambon, terlihat tidak begitu lama, Penjabat Wali Kota, Bodewin Wattimena, didampingi Sekertaris Dishub Ambon, dan Kabid darat, dikawal Pihak Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menemui lansung di bawa terik matahari untuk melakukan diskusi bersama.
Dalam orasi tersebut, Sekertaris GMKI Cabang Ambon, Ronaldi Soselisa, sampaikan 7 poin tuntutan kepada Pemkot Ambon, yakni, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta Pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, meminta Pemerintah segera merealisasikan perpres No.55 tahun 2019, meminta Pemerintah memangkas Anggaran Belanja yang Tidak berdampak pada rakyat kecil.
Diminta pula agar Pemerintah Mengoptimalkan penerimaan pajak Negara, meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemkot Ambon dan DPRD memberantas mafia minyak di bumi raja-raja juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Provinsi untuk mengkaji ulang kebijakan penyesuaian kenaikan harga angkutan Umum dan harga transportasi Laut.
Menanggapi hal tersebut, Wattimena mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemkot hanya mengikuti hal itu.
“Kita terima aspirasi adik-adik, tetapi kami tidak berhak untuk mengatakan hari ini bahwa besok BBM turun. Tetapi aspirasi adik-adik kami terima kemudiam teruskan ke Pemerintah Pusat yang mana pengambil kebijakan,” jelasnya.
Dijelaskan, bahwa beberapa jam setelah pengumuman kenaikan BBM, terjadi aksi sopir Angkot untuk mogok.
“Dari aksi mogok yang dilakukan para sopir Angkot, saya minta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Ambon untuk pertemukan saya dengan para stakholder, untuk membahas sekitar 3-4 jam untuk menentukan tarif Angkot terbaru di Ambon, yang mana naik 18-30 persen, itupun tergantung daerah berbukit sehingga menguras BBM,” tandas Wattimena. (EVA)