AMBON (info-ambon.com)- Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengakui, Saat ini jumlah Posyandu di Kota Ambon sebanyak 314 tetapi 303 diantaranya belum memenuhi indikator layanan kesehatan. Kebanyakan Posyandu tidak memiliki tempat permanen, tetapi dilakukan secara darurat di balai Desa/Negeri, kantor Lurah, bahkan menumpang di teras rumah penduduk sehingga indikator layanan kesehatan tidak terpenuhi.
Yang dimaksud indikator layanan kesehatan yaitu adanya layanan kesehatan bagi ibu hamil, Gizi, KB, dan Imunisasi semua masih berada di 50 persen. “Posyandu yang memenuhi indikator layanan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan di setiap Desa/Negeri dan Kelurahan, dalam upaya penurunan Stunting, ” katanya kepada wartawan di Ambon, Selasa (4/4/2023).
Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendorong setiap desa negeri dan Kelurahan membangun Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menggunakan Dana Desa. “Pembangunan Posyandu bisa menggunakan dana Desa, minimal gedung posyandu harus ada dan memiliki standar pelayanan kesehatan, semua Desa/Negeri wajib punya Posyandu,” Kata Wattimena.
Pihaknya meminta agar tahun ini semua Desa/Negeri dan kelurahan dapat membangun Posyandu yang memenuhi kriteria layanan yang dimaksud. Pembangunan Posyandu dapat menggunakan Dana Desa, apalagi banyak tanah adat atau tanah dati yang kosong dapat dimanfaatkan. “Tidak mungkin bapak Ibu akan kena dampak hukum jika membangun Posyandu menggunakan dana desa, yang penting bangun sesuai dengan aturan yang berlaku,” demikian Bodewin. (EVA)