AMBON (info-ambon.com)- Puluhan Forum Silaturahmi Basudar Manipa (FSBM) Maluku dan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) Maluku gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang (Karpan) Ambon, Senin (13/1/2025).
Aksi berlangsung, sekitar pukul 09-30 Wit. Mereka secara tegas minta perhatian DPRD Maluku maupun Pemerintah provinsi Maluku untuk diperhatikan akses transportasi laut dan jalan lingkar di Kecamatan Kepualaun Manipa yang sampai ini belum tuntas itu harus diperhatikan.
Menurut pendemo, Manipa merupakan salah satu daerah kepulauan yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) keberadaannya hanya dapat di jangkau dengan menggunakan transportasi laut.
Namun, transportasi laut yang tidak memadai mengharuskan masyarakat bepergian ke Ambon dan Namlea harus menggunakan speedboat milik usaha pribadi, yang tidak hanya menfungsikan untuk mengangkut orang tetapi juga barang.
Hal demikian, menurut mereka sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun apa daya masyarakat harus menggunakan speedboat sebagai transportasi laut yang hanya ada di Kecamatan Kepulauan Manipa.
“Besarnya resiko yang harus dihadapi masyarakat Manipa ketika bepergian menggunakan speed boat. Contohnya seperti kejadian Spead “Dua Nona”.
Bahkan kejadian serupa terjadi 15 tahun lalu menewaskan Camat ke dua di Manipa besarta beberapa orang lainnya. Kejadian ini harus mendapat perhatian serius dewan maupun pemerintah,” teriak Jenderal lapanagan Hasan Pellu.
Hal senada juga disampaikan, Koordinator lapangan (Korlap) Rama Keliangan, dalam orasasinya menyatakan, pemerintah provinsi harus memperhatikan terkait dengan akses jalan dan teransfortasi laut yang memadai.
“Untuk kami desak pemerintah provinsi dan DPRD harus diperhatikan. Dan rute Ferry dialihkan dengan rute Manipa, Ambon, Ambon Namlea sebaliknya Manipa Ambon, ini harus. Dan Dermaga Dermaga ferry harus diperhatikan. Karena Manipa bagian dari Maluku.
Menurutnya, selama ini kurang ada pemerintah khusus dari pemerintah provinsi dan DPRD Maluku. Olehnya kami butuh perhatian serius oleh Pemerintah. Karena selama ini tidak ada kepedulian dari pemerintah.
“Kami minta DPRD dan pemerintah Provinsi Maluku punya perhatian khusus kepada Manipa,” ujarnya.
Mereka juga mendesak dan meminta Status Jalan lingkar Manipa yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten SBB itu, diminta untuk di naikan status menjadi jalan Provinsi atau Status Jalan Nasional. Itu yang kami sangat harapkan dari DPRD Maluku dan pemerintah provinsi Maluku.
“Jadi ruas Jalan Manipa, kami minta untuk dinaikan status menjadi jalan nasional atau provinsi sehingga semuanya bisa dapat di realisasikan. Karena akses jalan Manipa sangat penting bagi kita, dan juga Trasfirtasi laut harus diperhatikan secara serius,” tegasnya.
Selanjutnya, Sekitar pukul 11-00 Wit pendemo yang dipimpin Korlap 1, Wandiri Makassar, korlap 2, Rama Keliangan Jenderal lapangan Hasan Pellu ditemui langsung anggota DPRD Maluku La Nyong dan Welem Kurnala.
Mereka akhirnya minta untuk dilakukan pertemuan di ruang Komisi I DPRD. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, anggota Komisi III Jhon Leipeny dan anggota Komisi II Ismail Marasabessy.
Wakil Ketua FSBM Usman Warang pada kesempatan itu, minta agar DPRD Maluku terutama dapil Kabupaten Seram Bagian Barat agar bisa melihat persoalan yang terjadi di Manipa saat ini, terutama untuk ketersediaan tranportasi laut yang layak di daerah itu.
Menurutnya Manipa juga perlu diperhatikan karena bagian dari Provinsi dan Maluku.
“Sejak kejadian kecelakaan Speed Boat di Manipa sampai saat ini apa langkah yang sudah dilakukan DPRD, terutama dapil SBB. Kami juga bagian dari masyarakat Maluku dan SBB. Jangan di anak tirikan,” tegas Usman.
Pengurus FSBM lainnya Syarhil Salamena juga tegaskan, bahwa saatnya status jalan lingkar Manipa dari Kabupaten harus dinaikkan ke Provinsi. Ini pelru karena puluhan tahun jalan digusur tetapi tidak diaspal. Ini yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat.
“Kami minta naikan status jalan Manipa dari Kabupaten ke Provinsi. Kalau hanya tetep di Kabupaten. Maka jalan ini selamanya tidak mendapat perhatian untuk diaspal. Kendala jalan juga berdampak pada arus penumpang yang kurang, ketika ada jadwal kapal fery tujuan Manipa Ambon maupun Namlea,” tegas Salamena.
Menanggapi itu, Jhon Leipeny yang membidangi infrastruktur pada kesempatan itu mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Silaturahmi Basudara Manipa dan HMPM terkait pembangunan jalan dan transportasi laut di Manipa.
Menurutnya tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD, untuk selanjutnya diperjuangkan dan dibicarakan dengan pemerintah daerah.
“Tuntutan yang disampaikan sangat penting sekali agar menjadi catatan dan pegangan DPRD, untuk nanti dibicarakan dengan Pemda Provinsi maupun saat penyampaian aspirasi di Kementerian bahwa ada permintaan masyarakat Manipa seperti ini,” jelas Jhon dari fraksi Gerindra itu.
Sebanyak tiga tuntutan disampaikan pendemo.
1. Pertama mendesak Pemerintah dan DPRD Maluku memperhatikan akses transportasi laut ke Kecamatan Kepulauan Manipa, pengadaan dermaga fery dan optimalisasi pelabuhan laut Manipa yang kelihatan terbengkalai.
2). Mendesak dan meminta untuk jalan lingkar Kecamatan Kepulauan Manipa dapat dinaikan status dari Kabupaten menjadi status jalan Provinsi atau Nasional. Hal demikian karena selama ini, jalan lingkar Kecamatan Manipa tidak pernah terealisasi dengan baik.
3). Meminta Pemamintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius kepada keluarga korban tenggelamnya speedboat di laut Kecamatan Manipa pada 9 Januari 2025 lalu. (EVA).
Discussion about this post