AMBON(info-ambon.com)-Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ambon, Sabtu (10/10/2019) melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi prostitusi offline Tanjung Batumerah. Sosialisasi dilakukan langsung di lokasi tanjung.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Dandim 1504 Pulau Ambon Letkol Kav. Cecep Tendi Sutandi, Wakapolres Ambon Kompol Ferry Mulyana, Ketua MUI Kota Ambon, Muhamad Rahamyantel, Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisutta dan Sekretaris Kota Ambon, A G Latuheru. Pejabat OPD di lingkup Pemkot Kota Ambon juga ikut, Camat Sirimau dan perangkat Negeri Batumerah tak ketinggalan.
Sosialisasi dimaksudkan untuk menyatukan semua pandangan terkait dengan rencana penutupan lokalisasi tersebut, yang akan dilaksanakan dalam tahun ini juga.
Walikota Ambon Richard Louhenapessy menyampaikan, kebijakan penutupan lokalisasi ini bukan hanya terjadi di Ambon, namun ini merupakan skenario nasional untuk semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. ‘’Ratusan tempat yang sama sudah dilakukan. Dan perlahan, akan terhapus semua, termasuk Ambon,’’ terangnya.
Olehnya, pihaknya (Forkompimda) secara lengkap datang bertemu langsung dengan Pekerja Seks Perempuan (PSP), warga sekitar serta semua yang terdampak, untuk mendengar langsung, apa yang akan disampaikan untuk menjadi bahan kajian tim, agar penutupan ini bisa terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
‘’Tutup itu pasti dilakukan. Dan kami kesini untuk mendengar, apa yang mau disampaikan, agar ketika penutupan dilakukan, tidak ada pihak yang dirugikan,’’ tegasnya.
Selain kebijakan nasional, rencana penutupan ini juga digaungkan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta tentu untuk kepentingan yang lebih besar yakni masa depan anak-anak yang tinggal disekitar lokalisasi maupun juga anak-anak di Ambon dan Maluku umumnya.
Selaku pemerintah, tambahnya, tidak mungkin akan membiarkan warganya terlantar begitu saja, olehnya, masukan dan keinginan PSP, pedagang dan masyarakat terdampak, sangat penting untuk didengar dan dikaji secara mendalam, agar semua berjalan lancar dan menyenangkan semua pihak.
Pada kesempatan tersebut, berbagai pihak menyampaikan pendapatnya, baik itu pemilik losmen (mami), PSP, pedagang, petugas keamanan dalam maupun warga yang bekerja disana.
Intinya, mereka meminta ada perhatian serius atas berbagai kondisi yang mereka alami saat ini, seperti adanya beban ‘utang’ yang sementara mereka pikul, jika lokalisasi ini ditutup. Juga adanya perhatian Pemkot terhadap pedagang yang selama ini berjualan disekitar lokalisasi.
Menjawab semua pertanyaan yang dikemukakan, Louhenapessy menyatakan, semua masukan dan saran ini akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan kedepan.
Menurutnya, dengan masukan ini, mungkin saja kebijakan untuk tiap segmen akan berbeda. ‘’Yang pasti penyelesaian untuk setiap segmen akan berbeda. PSP sendiri, pedagang sendiri, juga masyarakat sekitar terdampak juga akan sendiri,’’ janjinya.
Louhenapessy sebutkan, sosialisasi lanjutan juga akan dilakukan untuk memantapkan semua persoalan yang ada, sehingga ketika pemerintah mengambil keputusan, semua persoalan juga terselesaikan dengan baik.
Dalam sosialisasi tersebut, hadir ratusan PSP lokalisasi tanjung Batumerah juga tokoh masyarakat dan tokoh agama disana.
Semua segmen yang hadir menyatakan kesediaannya dan persetujuannya atas penutupan lokalisasi tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Serta tentu, meminta pemerintah tegas memerangi juga semua lokasi prostitusi yang bertebaran di rumah-rumah kos, penginapan, losmen serta sekitar Ambon Plaza dan lokasi lainnya. Plus juga transaksi prostitusi online yang marah terjadi saat ini.
Selain Walikota Ambon, tampil sebagai pembicara juga adalah Dandim 1504 Pulau Ambon Letkol Kav. Cecep Tendi Sutandi, Wakapolres Ambon Kompol Ferry Mulyana, Ketua MUI Kota Ambon, Muhamad Rahamyantel, dan Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisutta (PJ)