AMBON (info-ambon.com)- Mutu pendidikan di Provinsi Maluku masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana, seperti ruang belajar dan laboratorium, kekurangan tenaga pengajar, serta rendahnya kesejahteraan guru dan kualitas manajemen pendidikan di daerah ini.
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menilai bahwa penanganan masalah pendidikan di Maluku tidak bisa hanya difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia berpendapat, pendidikan harus dikelola secara komprehensif, tanpa memetakan daerah-daerah mana yang lebih penting atau tidak penting.
“Pendidikan harus dibahas secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya fokus pada daerah 3T, tetapi harus melihat kondisi pendidikan di seluruh Maluku, termasuk di kota-kota besar seperti Ambon dan kabupaten lainnya. Sekolah-sekolah di kota pun masih banyak yang memiliki masalah serius, baik dari sisi keberadaan guru, kualitas, serta kapasitas guru, maupun infrastruktur pendidikan yang belum memadai,” ujar Wattimury saat ditemui di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (4/3/2025).
Dalam konteks ini, Wattimury menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, melakukan identifikasi menyeluruh terhadap masalah pendidikan di Provinsi tersebut.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi, ia berharap program-program yang dijalankan pemerintah daerah dapat lebih terfokus dan sistematis dalam mengatasi permasalahan pendidikan di setiap daerah.
Wattimury juga menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Maluku, dengan APBD hanya sebesar Rp 3,3 triliun, di mana sekitar 60 persen digunakan untuk belanja birokrasi dan pembayaran utang. Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh tambahan anggaran di luar APBD, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya usulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur berbicara langsung dengan pemerintah pusat. Mereka memiliki kedekatan dengan Presiden, dan ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh dana tambahan. Jika hanya mengandalkan APBD, saya yakin masalah pendidikan di Maluku tidak akan terselesaikana,” jelas Wattimury
Sebagai wakil rakyat, Wattimury menyatakan siap mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Maluku. Namun, ia menekankan pentingnya pembicaraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan yang masih tertinggal di bawah rata-rata nasional.
Semoga di era kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Abdullah, kita bisa menyelesaikan persoalan pendidikan, kemiskinan, dan berbagai masalah lainnya dengan lebih baik.
“Kami siap mendukung langkah-langkah yang mereka ambil,” pungkasnya Wattimury. (EVA)
Discussion about this post