AMBON (info-ambon.com)– Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menilai potensi pertambangan di wilayah Maluku sangat besar dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti masih minimnya upaya hilirisasi hasil tambang, yang membuat daerah tidak memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya alam yang dimiliki.
“Hasil tambang kita, seperti marmer dari Seram Bagian Barat dan potensi gas di wilayah Seti, Maluku Tengah, selama ini lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah. Ini tentu merugikan daerah karena kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Alhidayat kepada wartawan di Ambon, Kamis, (5/6/2025).
Ia mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan di dekat lokasi tambang guna memastikan proses hilirisasi berjalan optimal. Menurutnya, dengan membangun pabrik pengolahan di daerah asal, Maluku bisa meraup lebih banyak pendapatan asli daerah (PAD) dan menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat.
Alhidayat juga mengkritisi lemahnya infrastruktur dasar dan belum kondusifnya iklim investasi di sektor pertambangan. Ia menilai regulasi yang berpihak kepada daerah penghasil sangat dibutuhkan agar proses investasi berjalan lebih efisien dan terarah.
“Kalau semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga pelaku usaha, punya komitmen yang sama, kita bisa ubah wajah ekonomi Maluku. Tapi syaratnya jelas: tambang harus diolah di sini, oleh kita, dan untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk membangun industri pengolahan marmer di Maluku. Namun, rencana itu masih terhambat oleh persoalan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan fiskal yang belum mendukung.
“Hilirisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Ini cara agar kekayaan alam kita tidak terus mengalir ke luar tanpa memberi dampak signifikan bagi daerah,” ujar politisi asal Maluku ini.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan langkah konkret dan sinergis untuk mengakselerasi hilirisasi sektor tambang.
“Sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Maluku,” tutup Alhidayat. (EVA)
Discussion about this post