AMBON (info-ambon.com)-Rapat komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang sedianya berlangsung, Kamis (6/10/2022) ditunda hingga Jumat (7/10/2022). Rapat yang diagendakan evaluasi penyelesaian jasa Nakes ditunda karena Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon, Nasaruddin berhalangan hadir.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin menyampaikan, ketidakhadiran Direktur dalam rapat penting ini sudah sebanyak dua kali sehingga mau tidak mau harus di tunda.
“Direktur sudah dua kali tidak hadiri rapat saat kita panggil. Kita tunda rapat ini sampai besok jam 4 untuk membicarakan persoalan terkait hak-hak Nakes di RSUD Dr. M. Haulussy, serta banyak masalah lainnya,” ungkap Afifudin kepada wartawan di ruang Komisi IV, Kamis (06/10/2022)
Dikatakan, Direktur Haulussy beralasan sementara menguji PIM III, sehingga yang hadir dalam rapat tersebut hanya perwakilan RSUD. Baginya, jika Direktur serius dalam mengatasi masalah yang ada di RSUD Haulussy, maka seharusnya Direktur fokus dan kesampingkan dulu yang namanya “PIM”.
“Dia ikut Diklat PIM II dan sekarang PIM III, makanya saya juga bingung pihak RSUD datang kesini untuk apa. Katanya ingin merubah manajemen RSUD Haulussy, kalau begitu fokus kesitu dan tidak usah ikut PIM lah,” ujar Afifudin.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin diperbaiki Direktur Nasaruddin.
“Sebenarnya apa yang ingin diperbaiki beliau. Manajemen Haulussy atau karir birokrasi beliau?,” tanya Rofik.
Dengan begitu, jika besok hari Direktur tidak hadir lagi dalam rapat, maka sesuai tata tertib DPRD, Komisi IV akan surati pihak berwajib untuk memanggil paksa Direktur.
“Kalau besok tidak hadir dalam rapat lai, Kita akan surati Polda atau Polres sesuai dengan tata tertib DPRD, kita bisa panggil paksa. Pembahasan hak-hak nakes ini penting, sebab Nakes juga adalah masyarakat yang harus kita perjuangkan haknya. Jangan sampai orang di garis terdepan kerja setengah mati tapi apa yang didapat tidak seimbang,” tandas Afifudin.
Pihaknya menilai, ketidakmampuan Direktur dalam mengatasi berbagai persoalan di RSUD Haulussy, Rofik berpikir sebaiknya sang Direktur diganti.
“Kalau menurut saya pribadi anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon dari PPP, sudah selayaknya diganti. Ada banyak kok kader-kader kita di RSUD itu, buat apa ambil yang dari luar kalau dari dalam ada,” tutup Afifudin. (EVA)
Discussion about this post