AMBON(info-ambon.com)-DPRD Maluku melalui komisi 1 dan komisi 4, pekan lalu menyampaikan aspirasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta terkait dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga tenaga honorer serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Maluku.
Anggota komisi 1 DPRD Maluku Alimudin Kolatlena kepada info-ambon.com di Kantor DPRD Maluku, Senin (24/1/2022) mengatakan, aspirasi ini disampaikan ke BKN, karena kuota CPNS dan tenaga Honorer di Maluku yang masih jauh dari harapan dan dambaan kita bersama.
‘’Sebagaimana diketahui, kuota CPNS dan masalah honorer, P3K di Maluku menjadi masalah tersendiri dan menjadi momok bagi peserta yang ikut tes P3K, ini disebabkan karena ambang batas atau passing grade yang dinilai tinggi,’’ jelasnya.
Disebutkannya, dalam pembicaraan dengan salah satu petinggi BKN, Subagio, aspirasi itu kita sampaikan untuk menjadi perhatian serius.
Diakui, kemarin, ada kuota CPNS untuk Maluku sekitar 4000 guru, namun diberikan cuman 2000-an , dan sduah 2 kali tes, baru sekitar 500-an orang yang dinyatakan lulus, sehingga masih tersisa 1.000an lebih. ‘’Ini kami minta agar ada perhatian pusat menyangkut hal ini,’’ tegasnya.
Kenapa, karena passing grate yang dipasang terlalu tinggi, sehingga ada kesulitan bagi anak-anak kita.
Bukan kita pesimis, namun harus kita akui, sumberdaya anak-anak Maluku masih berbeda belum sama dan belum merata secara nasional, karena memang banyak pulau sehingga akses pendidikan juga menjadi terhambat.
‘’Wilayah-wilayah di Maluku ini terdiri dari pulau pulau dan akses pendidikan terbatas, sehingga kita minta harus ada perhatian khusus Pempus untuk Maluku tentang alokasi ambang batas passing grade. Ada kebijakan diturunkan,’’ kata politisi Gerindra tersebut.
Apalagi tes ini berlangsung secara nasional dan setiap warga negara berhak ikut tes dimana saja. ‘’Maka harus ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk putra-putri daerah Maluku,’’ tegasnya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Seram Bagaian Timur (SBT) ini, menambahkan, kita tidak bisa membatasi orang dari luar Maluku untuk datang test, tapi kita minta perhatian lebih mengenai alokasi passing grade
Maluku, lanjutnya, dari sisi pendidikan masuk 4 terbawah di Indonesia, itu berarti SDM kita juga terbatas, sebab banyak anak-anak kita di pulua-pulau yang tidak tersentuh fasilitas pendidikan, internet dan bentuk fasilitas lain, bagaimana kita bersaing dengan daerah lain yang fasilitas pendidikan sudah maju.
Olehnya, kebijakan untuk Maluku, adalah sesuatu yang mutlak diperlukan, sehingga ada keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara Indonesia. (RS)