AMBON (info-ambon.com)- DPRD Provinsi Maluku menggandeng Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku membahas beberapa persoalan di Maluku untuk di suarakan ke Pemerintah Pusat.
Pembahasan yang berlangsung di ruang paripurna rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (14/05/2025).
Sayangnya dari 8 Anggota DPR dan DPD RI, hanya 6 yang hadir dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun. Masing-masing 3 dari Anggota DPR RI, Mercy Barends, Saaidah Uluputty, Alimudin Kolatlena dan 3 Anggota DPD RI, Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina. Sementara dua lainnya, Widya Pratiwi Murad Anggota DPR dan Anna Latuconsina Anggota DPD tidak hadir.
Walaupun tanpa kehadiran dua wakil rakyat di senayan, namun rapat terbuka yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan hampir kurang lebih 3 jam ini, menghasilkan berbagai banyak masukan untuk menjadi aspirasi keenam wakil rakyat di senayan.
Masukan yang disampaikan, diantaranya persoalan kelistrikan yang masih belum menjangkau daerah terpencil, begitu juga akses transportasi jalan dan jembatan, kesehatan, hingga pendidikan termasuk sarana prasarana penunjang.
Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah serta dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. Walaupun memiliki andil besar untuk pendapatan negara, namun dana yang didapat dari potensi yang dimiliki terlalu kecil, mengingat lewat kebijakan pemerintah pusat, dana yang di dapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah tidak penghasil.
Selain itu juga persoalan Kouta haji, pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga dibahas dalam rapat ini.
Merespon aspirasi anggota DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.
“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,”ucapnya.
Namun menurutnya, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. Hal ini tentu membutuhkan komitmen untuk berjuang bersama, sehingga apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat.
“Saya cukup kecewa karena di daerah tidak ada gerakan. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini kita bergerak bersama. Kalau sebelumnya tidak ada bersama dengan pemerintah, maka sudah saatnya kita membangun komitmen untuk berjuang bersama,”harap Saadiah. (EVA)
Discussion about this post