AMBON (info-ambon.com)-DPRD Provinsi Maluku, mendukung PT PLN Maluku dan Maluku Utara untuk terus membangun fasilitas kelistrikan di wilayah Terdepan, Tertinggal, Terluar (3T), persoalan listrik ini akan disampaikan ke DPR dan PLN pusat.
Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa menyebutkan, Kabupaten yang masuk 3T, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Tenggara (Malra), Seram Bagian Barat (SBB), dan pulau Buru.
Diakui, sejumlah kabupaten tersebut menjadi skala prioritas dalam rangka wilayah tersebut dapat teraliri listrik.”Dengan persoalan yang dihadapi kami minta PLN segera memberikan data buat kita, agar komisi II dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui PLN maupun Komisi VII di DPR RI dalam rangka membahas persoalan di maksud,” harap Lewerissa, ketika memimpin Rapat, Jumat (3/11/2023).
Lewerissa berharap, kedepan jam operasional listrik mulai dari 6 jam, 12 jam dan 24 jam bisa berjalan dengan baik. “Memang kendala yang terjadi di wilayah 3 T khusus MBD di kecamatan Romang dan Donashira itu berkaitan dengan BBM.”ujarnya.
Dia menandaskan, saat pengawasan pihaknya menemukan di kabupaten MBD tidak ada depo Pertamina, sehingga pasokan BBM semua dari KKT.”Padahal jarak antara kedua kabupaten itu sangat jauh, kalau musim ekstrim kapal pengangkut BBM tidak bisa kesana. Akhirnya konsekuensi lampu padam karena tidak ada BBM,” ucapnya.
Untuk itu, dia mengatakan, persoalan kelistrikan bukan saja menjadi tanggung jawab PLN, tetapi semua stakeholder baik’ itu pemerintah, Pertamina serta instansi lainnya memiliki tanggung jawab yang sama.
“Bukan saja persoalan kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN, tetapi berkaitan dengan listrik banyak hal yang harus berurusan yakni infrastruktur dan BBM menjadi hal yang paling penting,”jelasnya.
“Kedepan kita harapkan menjadi catatan kita untuk presentasi daya untuk wilayah yang sudah cukup, hanya ada beberapa perbaikan yang menjadi persoalan seperti yang tadi disampaikan di daerah Ambon kalau kapasitas daya sudah cukup, mungkin ada perbaikan terhadap mesin-mesin yang layak diperbaiki, agar pelayanan semaksimal mungkin,”lanjutnya.
Oleh sebab itu, tambah dia, wilayah 3T menjadi skala prioritas sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dan menjadi perhatian serius dari PLN.”Kita perlu data dari PLN agar komisi II kedepannya berkoordinasi dengan pemerintah pusat,”tandasnya.
Ditambahkan, ada juga persoalan terkait dengan teknik pemasangan khusus wilayah dengan kondisi geografis masyarakat agar PLN dalam rangka pemasangan listrik di masyarakat memperhatikan standar prosedur, karena masyarakat juga ingin nyaman.
Sementara itu Senior Manager Transmisi dan Distribusi PLN Maluku Ronal Hutahaean menambahkan, soal pasokan listrik di Maluku tidak ada yang defisit, semua pembangkitan sudah cukup.”Tetapi ada beberapa lokasi yang kami siapkan untuk cadangan, dan bisa menggantikan kalau ada pembangkit yang gangguan, namun secara umum untuk pembangkitan semua cukup baik’ “jelasnya
Khusus penanganan kelistrikan di wilayah 3T tahun ini banyak desa yang perusahaan plat merah itu sudah nyalakan. Untuk tahun ini ada 97 lokasi Maluku dan Maluku Utara dan Maluku ada 47 lokasi.
“Untuk saat ini kita fokus pada wilayah 3 T target kita untuk elektrifikasi harus 100 persen dan sekarang sudah tercapai 94 persen rasio elektrifikasi. Penanganan dilakukan secara bertahap. Kita harapkan pasokan listrik di Maluku bisa terlayani begitu juga dengan sarana pembangkitan, agar masyarakat membantu kita menjaga aset negara,” tutup dia. (EVA)