AMBON (info-ambon.com)- DPRD Kota Ambon memberikan sejumlah rekomendasi berisi catatan korektif, usul dan saran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ambon tahun 2022. Rekomendasi DPRD tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna yang digelar, Jumat (5/5/23) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Ambon, Belakang Soya.
Pj. Wali Kota, Bodewin Wattimena usai Paripurna menyampaikan rekomendasi tersebut sangat penting, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di kota Ambon. “Betapa pentingnya rekomendasi DPRD, bukan saja kepada saya tetapi kepada OPD terkait, sebab itu Pimpinan OPD mesti hadir, duduk, dan mencatat apa yang direkomendasikan, lalu mengambil langkah- langkah aksi untuk menjawab rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Ambon, sebab dari proses pembahasan ada banyak catatan yang diberikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang tentunya akan menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Rekomendasi tersebut bakal dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan setahun ke depan, agar minimal bisa menjawab seluruh kekurangan yang ada di tahun ini,” terangnya.
Pj. Wali Kota berharap dalam hubungan Pemkot dengan DPRD ke depan akan terjalin kerja-kerja kolaboratif dan sinergitas dalam rangka perbaikan kota. “Kita berharap dalam hubungan Pemkot dengan DPRD terjalin kerja kolaborasi, sinergitas, supaya sama – sama kita perbaiki kota ini,” tandasnya.
Sebelumnya dalam sambutannya, Wattimena sampaikan, catatan rekomendasi DPRD drainase dan ruas sungai, mitigasi dan penanggulangan bencana, pengelolaan persampahan, penetapan raja defenitif, penataan sistem transportasi dan pengelolaan benteng Victoria sebagai salah satu cagar budaya nasional akan menjadi perhatian dan prioritas untuk ditangani.
Pemkot Ambon, lanjutnya, juga akan berupaya menjadikan Kota Ambon sebagai kota yang mandiri secara fiskal dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), berkoordinasi secara insentif dengan Pemerintah Provinsi dalam penataan pasar dan terminal Mardika, serta mempermudah pelayanan perizinan. Sedangkan pada sisi belanja, Pemkot, i lebih fokus untuk mengalokasikan belanja sesuai prioritas daerah seperti peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. (EVA)