AMBON (info-ambon.com)- Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena memimpin apel perdana Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di halaman parkir Balai Kota Ambon, Senin (5/1/2026). Apel tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, serta para kepala OPD di lingkup Pemkot Ambon.
Dalam arahannya, Bodewin mengawali dengan mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh ASN Pemkot Ambon, seraya mengajak meninggalkan tahun 2025 yang menurutnya cukup berat akibat tekanan kondisi keuangan daerah.
“Sebelum tahun 2025 berakhir, Kepala BPKAD sudah menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait kondisi keuangan daerah. Situasi ini perlu dipahami bersama,” ujar Bodewin.
Ia menegaskan, persoalan keuangan yang dihadapi tidak boleh dibebankan kepada wali kota, wakil wali kota, sekretaris kota, maupun kepala badan keuangan, karena kondisi tersebut dipengaruhi situasi fiskal nasional yang juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Bahkan, Pemkot tidak membayar uang muka kepada pihak ketiga. Jadi, kondisi ini bukan hanya terjadi di Kota Ambon,” katanya.
Bodewin menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah situasi sulit. Menurutnya, hanya pemerintah daerah yang mampu menyesuaikan diri yang dapat tetap bertahan.
“Kita harus menempatkan kepentingan Kota Ambon di atas kepentingan pribadi. Kalau kita saling menyalahkan, rasa keadilan tidak akan pernah kita dapatkan,” tegasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Bodewin menyampaikan, Pemkot Ambon tetap mencatat sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Ia menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan hanya wali kota atau wakil wali kota.
“Ini keberhasilan pemerintah kota secara keseluruhan,” ujarnya.
Namun demikian, Bodewin juga mengakui adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang terlalu tinggi, kata dia, tidak diimbangi dengan realisasi yang memadai.
“PAD tahun lalu hanya terealisasi sekitar 80 persen. Dari target sekitar Rp 267 miliar, yang terealisasi hanya sekitar Rp 218 miliar. Akibatnya, muncul kesulitan di akhir tahun, termasuk pembayaran TPP dan ADD,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang. Menurutnya, belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan riil pendapatan.
“Kalau kondisi ini terus terulang, kita akan jatuh di lubang yang sama dan semua ikut stres di akhir tahun,” katanya.
Untuk 2026, Bodewin menyebutkan akan ada sejumlah penyesuaian kebijakan, termasuk dampak pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Pemkot , kata dia, harus siap menghadapi risiko dan konsekuensi dari kondisi fiskal tersebut.
“Kita tidak punya pilihan selain beradaptasi. Kita bisa mengeluh, tapi kita juga bisa menyesuaikan diri agar tetap eksis dan tetap melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot Ambon akan melakukan penyesuaian melalui kebijakan peraturan wali kota (perwali) sebelum akhir tahun, termasuk pengaturan pola kerja ASN. Penyesuaian tersebut, menurutnya, bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Ini bukan kebijakan permanen, tetapi langkah penyesuaian agar pemerintah kota tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti,” pungkas Bodewin. (EVA)
Discussion about this post