Data Tidak Sinkron, Komisi IV DPRD Soroti Jumlah Guru Honorer yang Belum Terdata

AMBON (info-ambon.com)- Ketua Komisi IV DPRD Kota Ambon, Saoda Tethool, menyoroti ketidaksinkronan data antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kota Ambon terkait jumlah guru honorer yang belum masuk dalam database nasional.

Menurut Tethool, BKD sebelumnya melaporkan, hanya tersisa 848 tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam sistem, termasuk kategori honorer K2, non-K2, maupun kategori R3 dan R4. Namun, data terbaru yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan menunjukkan jumlahnya mencapai 1.163 orang.

“Ini artinya ada ketidaksesuaian data. BKD menyampaikan 848 itu total keseluruhan guru honorer, padahal dari Dinas Pendidikan tadi disampaikan masih ada 1.163 guru yang belum masuk ke dalam kategori apa pun, termasuk R3 atau R4,” kata Tethool dalam rapat bersama OPD terkait, Jumat (8/8/2025).

Komisi IV DPRD menegaskan akan memperjuangkan penyelesaian persoalan ini, tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga sektor lain yang masih memiliki tenaga honorer belum terdata secara resmi.

“Masalah honorer ini bukan hanya di Dinas Pendidikan, kemarin juga dari Dinas Kesehatan menyampaikan hal yang sama. Banyak OPD lain juga punya honorer kategori R3 dan R4 yang belum terakomodasi,” lanjutnya.

Untuk itu, Komisi IV berencana melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi X DPR RI, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Kesehatan pada akhir Agustus 2025. Tujuannya adalah mendorong pembukaan kuota penerimaan sesuai kebutuhan daerah.

“Selama ini kuota dari pusat tidak sesuai dengan kebutuhan riil kita. Banyak formasi yang dibuka justru bukan yang kita butuhkan. Maka kami minta dinas terkait, BKD, dan Ortala segera menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang akurat berdasarkan kebutuhan nyata di masing-masing OPD,” ujar Tethool.

Ia menegaskan, perjuangan kuota tenaga honorer harus dilakukan secara menyeluruh dan serentak, tidak hanya fokus pada satu atau dua dinas saja.

“Kalau kita hanya fokus perjuangkan Dinas Pendidikan atau Kesehatan saja, sementara OPD lain tercecer, itu tidak adil. Harus menyeluruh agar semua honorer mendapat kejelasan status,” tutupnya. (EVA)