AMBON (info-ambon.com)- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026, dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif”, resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Selasa (27/5/2025), di salah satu Hotel di Kota Ambon.
Musrenbang dihadiri juga oleh Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI Novita Anakotta, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pangan Nasional, Sekretaris Daerah Maluku didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Bappeda serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, unsur masyarakat sipil, dan stakeholder terkait lainnya.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan Musrenbang ini, merupakan Musrenbang Pertama dalam Lima Tahun Pemerintahan Periode 2025-2029, dan menjadi tahapan krusial bagi seluruh Kepala Daerah, serta merupakan fondasi awal mensinergikan pembangunan jangka menengah daerah.
“Untuk itu, pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi besar Pemerintah Provinsi Maluku yakni, Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045, yang tertuang dalam tujuh misi Sapta Cita, dan selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” terangnya.
Lewerissa berharap agar Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi wadah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.
Dijelaskan, Tema yang ada mencerminkan penguatan fondasi menuju pemerataan kemandirian daerah melalui tujuh prioritas pembangunan :
1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarustamaan Gedsi;
2. Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal;
3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
4. Peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial;
5. Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim;
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas;
7. Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
“Arah pembangunan Maluku saat ini tidak terlepas dari berbagai kondisi global maupun nasional, untuk itu kehati-hatian dalam mengelola fiskal betul-betul harus bijaksana dan cermat dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” jelas Gubernur.
Sebagai wujud pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku, Gubernur berharap kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera melaksanakan :
1. Percepatan penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Percepatan pembentukan koperasi merah putih;
3. Percepatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
4. Penyelenggaraan makan bergizi gratis.
Sementara dalam RPJMN 2025-2029, Gubernur menjelaskan di Provinsi Maluku terdapat 3 proyek strategis nasional yakni :
1. Bendungan Way Apu
2. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela, dan
3. Pengembangan Maluku Integrated Port
“Selain itu kita masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan prasarana dasar, serta pengembangan ekonomi khusunya sektor unggulan yang belum optimal,” ungkap Gubernur.
Namun, dirinya menambahkan dengan sinergi kebijakan dan kerja sama yang kuat antar semua pihak, ia yakin pihaknya dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjaga stabilitas sosial yang kondusif demi mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan.
“Musrenbang ini harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan sustansif, agar perencanaan tahun 2026, benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (Diskominfo Maluku)
Discussion about this post