AMBON(info-ambon.com)-Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021, Selasa (22/2/2022) di Ambon. FGD ini diikuti stakeholders dari unsur pemerintahan, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemuda, LSM, dan Akademisi di Provinsi Maluku.
Kepala BPS Provinsi Maluku Asep Riyadi, S.Si, M.M dalam sambutan pembukaan sampaikan, sebagaimana diketahui bahwa IDI disusun atas kerjasama Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas dan Kemendagri.
Indeks tahunan ini, lanjutnya, disusun untuk membantu pemerintah dalam memotret perkembangan demokrasi antar provinsi, sebagai acuan untuk merumuskan pembangunan politik yang lebih terukur.
Dijelaskannya, Penghitungan IDI tahun 2021 ini akan menggunakan metode baru yang telah dikaji tim dari BPS pusat bersama para pakar, akademisi, dan stake holder terkait. Adanya metode baru diharapkan mampu menjawab tantangan selama ini dan indikator yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi demokrasi lebih akurat lagi.
Asep Riyadi, menambahkan, sebagai informasi, perolehan IDI Maluku tahun 2020 adalah sebesar 73,22 dalam skala 0 – 100. Angka tersebut masih di bawah IDI Nasional yang sebesar 73,66 poin.
IDI Maluku tahun 2020 meningkat 5,00 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dua dari tiga Aspek pembentuk IDI Maluku mengalami peningkatan. Aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan sebesar 11,29 poin dan aspek Lembaga Demokrasi meningkat 3,74 poin. Sementara aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 1,96 poin.
Ia menambahkan, Peran BPS dalam penyusunan IDI adalah sebagai pengumpul data, yang diperoleh dari tiga sumber : (1) Review surat kabar lokal dan online, (2) Review Dokumen/Peraturan dari instansi terkait, dan (3) Focus Group Discussion (FGD).
Dari tiga sumber tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang lengkap dan valid sebagai acuan dalam penyusunan IDI 2021 yang lebih baik.
FGD IDI yang dilakukan kali ini, tambahkan, bertujuan untuk klarifikasi dan verifikasi hasil review koran dan dokumen, serta menggali informasi tentang indikator-indikator yang dimaksud.
Sementara itu, Ibu Jumerti Daud, SST. Sub Koordinator Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Maluku dalam laporannya sampaikan, IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat luas, sehingga tinggi rendahnya nilai IDI suatu wilayah merupakan tanggung jawab semua pihak. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024 dan juga merupakan ukuran pembangunan pada RPJMD pada tingkat provinsi.
IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009 hingga saat ini. Selama 12 tahun penghitungan dijumpai beberapa indikator yang tidak relevan sehingga dilakukan perbaikan penghitungan IDI dengan metode baru.
IDI metode baru tetap menggunakan metode triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Dalam pengumpulan data IDI, diperlukan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan atas data-data kuantitatif yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review koran dan dokumen.
Saat ini, proses penyusunan IDI Maluku telah memasuki tahap ke-2, yaitu pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) setelah sebelumnya BPS telah menyelesaikan pendataan/koding berita di surat kabar dan koding dokumen terkait indikator-indikator yang diukur dalam IDI,yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam kegiatan ini.
Peserta FGD berjumlah 27 orang yang terdiri dari 18 peserta dari luar BPS. Peserta yang diundang dari berbagai latar belakang, diantaranya dari Partai Politik, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Keamanan, perwakilan ombudsman provinsi, Organisasi kemahasiswaan, Organisasi Profesi dan Jurnalis. Tujuan dipilihnya peserta dari berbagai latar belakang ini adalah supaya diskusi yang berjalan nantinya mampu menjaring informasi yang selengkap-lengkapnya terutama terkait indikator-indikator yang diteliti dalam IDI ini.
Diskusi akan berlangsung selama 1 hari dan di pandu fasilitator, Bapak Yusuf Tatar Mangaraksa., S.ST., M.Stat. yang adalah Koordinator Statistik Sosial di BPS Provinsi Maluku. (PJ)