AMBON (info-ambon.com)-BPJS Kesehatan dan Provinsi Maluku menggelar forum pembahasan pemenuhan Nomor Induk Kependudukan (NIK) online sebagai salah satu syarat wajib dalam kepesertaan JKN.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Thahir menyampaikan, memiliki data yang valid sangat penting sehingga sinergi dengan pihak-pihak yang berkompeten perlu ditingkatkan.
“Sesungguhnya saat ini untuk menjaring berbagai alokasi anggaran harus dibekali dengan data yang valid, oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus dudukan dulu soal persamaan data yang valid dari pihak-pihak yang berkompeten seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Karena dari situ kita bisa merampungkan aspek kepesertaan BPJS Kesehatan,”katanya dalam sambutannya, Jumat (28/6/2019).
Dijelaskan, dengan data tersebut pemda dapat merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada khususnya dibidang kesejahteraan sosial dalam hal ini penjaminan kesehatan.
“Selain itu, ada hal yang penting lagi bahwa dengan data tersebut, kita bisa merekomendasikan pada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat menggalang anggaran terhadap program-program yang menjadi prioritas. Ini sudah menjadi perhatian daripada pemerintah provinsi Maluku,”terang Thahir .
Sementara itu, beralih ke pelayanan kesehatan, perlu diketahui dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemprov Maluku melalui Dinas Kesehatan juga telah membuat konsep perencanaan kesehatan dengan pendekatan gugus kesehatan dimana nantinya dalam satu gugus (sebagai pusat rujukan) akan membawahi beberapa puskesmas. Tujuanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Sulselbartamal BPJS Kesehatan, Donni Hendrawan sangat mengapresiasi langkah pemda Maluku dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer.
“Saya sangat mengapresiasi langkah pemda Maluku dalam menguatkan pelayanan primer, hal ini sangat sejalan dengan konsep kesehatan nasional. Karena untuk wilayah kepulauan, solusi tersebut adalah yang paling baik” ungkap Donni.(EVA)