AMBON (info-ambon.com)-Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar, Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2024, Selasa (27/02/2024).
Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego, ditandai dengan pemukulan tifa.
Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal, Para Ketua Organisasi Wanita/LSM, dan berbagai pihak lainnya.
Berdasarkan Hasil Studi Survei Gizi Indonesia Tahun 2022, Sekda dalam sambutannya menyampaikan, angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah 26,1 turun sebesar 2,6 dari hasil SSGI 2021 sebesar 28,7%.
“Untuk tahun 2023, kita masih menunggu rilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), kita semua berharap agar Prevalensi Stunting 2023 bisa turun lagi, sehingga target Nasional 14% dan target Provinsi 20% dapat kita capai di Tahun 2024 ini,” ungkapnya.
Ia mengatakan, semua yang dicapai ini berkat kolaborasi dan Kerjasama berbagai pihak, baik Instansi Vertikal, Mitra, Swasta, OPD, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Masyarakat, dan tidak terlepas adalah peran Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) beserta seluruh jajarannya, yang selalu membuat terobosan-terobosan untuk percepatan-percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
“Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada para pihak terutama Duta Parenting atas kontribusi, bagi Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Maluku dalam program penurunan prevalensi stunting,” terangnya.
Dikatakan, tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk menilai keberhasilan program percepatan penurunan stunting sesuai arahan Presiden RI dalam menurunkan angka prevelensi stunting yakni target nasional 14%, dan target Provinsi Maluku 20%.
“Untuk itu saya mengajak kita semua, agar proses percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan Kabupaten Kota, dapat dimaksimalkan,” ajaknya.
Sadali menegaskan, berbagai penanganan permasalahan stunting harus ditangani secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral.
“Kepada seluruh jajaran, tingkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara OPD, instansi vertikal, TNI/Polri, swasta, mitra kerja, organsiasi Wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya serta Perguruan Tinggi, agar dapat meningkatkan strategi yang berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting,” tegas Sekda.
Dirinya berharap produk Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok desa.
“Kita ingin membangun keluarga yang Sejahtera lahir dan batin serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat,” tutupnya.
Di tempat yang sama Rayanto mengatakan, hal yang lebih penting dan utama saat ini adalah sinkronisasi program-program khususnya terkait BANGGA KENCANA dan Penurunan Stunting secara teknis, yang mana pasca rakorda ini masih bisa dilaksanakan.
“Sumberdaya manusia di Provinsi Maluku luar baisa dan apa yang dilakukan selama ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder sangat luarbiasa, atas nama BKKBN, kami memberikan apresiasi dan terima kasih,” ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI.
Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perkin Tahun 2024/PKS/SMAP oleh Kabupaten Malteng, Malra, Kepulauan Tanimbar, SBB, SBT, MBD, Kepulauan Aru, Buru, Bursel, Kota Ambon dan Tual, serta penyerahan Antropometri KIT kepada Kabupaten Bursel, Kepulauan Tanimbar, Malteng dan Kota Ambon. (EVA)
Discussion about this post