AMBON (info-ambon.com)- Inflasi di Provinsi Maluku tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional meskipun berlangsung momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Pada Maret 2026, Maluku justru mencatat deflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), berbalik arah dibandingkan Februari 2026 yang mengalami inflasi 0,58 persen (mtm).
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, menjelaskan bahwa secara spasial, deflasi terutama terjadi di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Keduanya masing-masing mencatat deflasi sebesar 1,40 persen (mtm) dan 0,43 persen (mtm).
“Meski demikian, penurunan harga yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di Kota Tual yang tercatat sebesar 0,37 persen (mtm),” ujarnya dalam rilis tertulis yang diterima redaksi info-ambon.com, Kamis (2/4/2026).
Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 3,40 persen, masih berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 5,97 persen (yoy), serta sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 3,48 persen (yoy).
Dhita menjelaskan, deflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,73 persen dan 0,03 persen (mtm).
Penurunan harga pada kelompok makanan terutama dipicu oleh turunnya harga komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Kondisi ini didukung oleh cuaca laut yang relatif kondusif sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
Selain itu, intervensi pemerintah juga berperan dalam menjaga pasokan, termasuk melalui penjualan ikan beku dengan harga lebih murah dibandingkan ikan segar.
Sementara itu, deflasi pada kelompok perawatan pribadi dipengaruhi oleh penurunan harga emas di pasar internasional.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program, termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi akan difokuskan pada penguatan empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah yang dilakukan meliputi penguatan kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pemantauan rutin terhadap stok dan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi terkait harga serta pasokan juga terus ditingkatkan guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terkendali. (EVA)
Discussion about this post