AMBON (info-ambon.com)- Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Februari tahun 2021 tercatat deflasi sebesar -0,41% (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang menyampaikan, perkembangan ini dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi.
“Secara tahunan, IHK Provinsi Maluku pada Februari 2021 tercatat mengalami deflasi sebesar -1,00% (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi Nasional yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,38% (yoy), serta lebih rendah target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3%±1% (yoy), ” katanya dalam rilis tertulis yang diterima Info-ambon.com, Sabtu (6/3/2021).
Dijelaskan, deflasi Provinsi Maluku pada Februari 2021 utamanya disebabkan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -1,67% (mtm) yang disebabkan oleh masih rendahnya permintaan masyarakat akibat pandemi. Meskipun di sisi lain, stok kebutuhan pokok tercukupi didukung panen komoditas hortikultura di beberapa wilayah Provinsi Maluku.
Sementara itu, deflasi pada kelompok transportasi dan pergudangan yang tercatat sebesar -0,98% (mtm). Tren penurunan harga tiket angkutan udara yang terjadi sejak awal tahun 2020 disebabkan karena terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pandemi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah destinasi Jawa dan Bali, dan kebijakan wajib swab test antigen bagi penumpang bandara yang akan keluar-masuk Maluku menjadi penyebab tekanan pada harga tiket angkutan udara hingga Februari 2021.
“Tekanan deflasi yang lebih dalam di Provinsi Maluku ditahan oleh kenaikan harga ikan layang, daging ayam ras, ikan cakalang olahan, dan ikan kembung. Naiknya harga ikan disebabkan oleh turunnya produktivitas nelayan tangkap akibat cuaca buruk akibat la nina yang terjadi di Maluku pada awal tahun 2021 dan masih dirasakan sampai dengan saat ini. Selain itu, inflasi juga terjadi pada komoditas biaya saluran TV seiring dengan tingginya angka work from home dan juga pada komoditas obat dengan resep seiring dengan iklim pancaroba yang terjadi di Provinsi Maluku, ” ujar Manullang.
Sementara itu, pada awal tahun 2021, KPw BI Provinsi Maluku dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku fokus pada monitoring klaster hortikultura untuk memulai program pelatihan dan pengembangan petani pada musim tanam. Selain itu, KPw BI Provinsi Maluku senantiasa melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok di wilayah Maluku.
Kantor Bank Indonesia Provinsi Maluku juga berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk memfasilitasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Maluku dengan beberapa provinsi di Indonesia.
Oleh karena itu, ke depan, KPw BI Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0%±1%.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.(EVA)