AMBON(info-ambon.com)- Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting atau anak tumbuh kerdil dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain Dinas Kesehatan, OPD lain yang dilibatkan adalah Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan dalam merancang rencana aksi.
Berkaitan dengan itu, Bappeda menggelar Rapat Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Kunjungan Duta Parenting Provinsi Maluku ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bersama lintas OPD terkait, dipimpin langsung Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, Senin (27/1/2020).
Djalaludin Salampessy mengatakan, pertemuan bersama OPD terkait itu dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketahanan Pangan. Rapat tersebut merupakan bagian dari dukungan untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan.
“Ini juga sekaligus untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang ada di lintas OPD dalam rangka memaksimalkannya kerja-kerja kita di lapangan, terkait dengan kunjungan Duta Parenting dalam waktu dekat ke lokus stunting di Kabupaten SBT,” ungkap Djalaludin.
Aktivitas yang akan dilakukan Duta Parenting, sebut Djalaludin, diantaranya di bidang kesehatan, perumahan, koperasi, ketahanan pangan, pertanian, sosial, kehutanan, termasuk pariwisata dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting dan kemiskinan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
“‘Ini dilakukan pada lokus tertentu secara akumulatif, sehingga diharapkan akan memberikan efek pada ekonomi kawasan, dan target capaiannya lebih disasar pada intervensi kegiatan dari masing-masing OPD. Jadi, ketika intervensi stunting oleh OPD berjalan, maka selaras juga dengan percepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan secara akumulatif sampai dengan 2024 terjadi penurunan sampai 13,4 persen,” jelasnya.
Dirinya berharap, dengan memaksimalkan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD di lapangan, maka secara perlahan terjadi pergerakan perubahan dari dinamika kawasan yang masuk dalam kategori tertinggal, dapat dientaskan di Kabupaten SBT. (PJ)