AMBON (info-ambon.com)-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku (Bapedda) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, Rabu (31/01/2024) di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku.
Sesuai Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah berakhir pada tahun 2024, dimana Provinsi Maluku menjadi salah satu Provinsi yang diamanatkan untuk Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) seTahun yakni 2025-2026, sebagai dokumen Pembangunan jangka menengah transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dalam 2 Tahun kedepan.
Forum Konsultasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dihadiri juga oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Unsur lainnya yang mengikuti secara daring maupun luring.
Sekda dalam sambutannya menyampaikan, selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas N. Orno, dengan mengusung Visi : “Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”, maka dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 telah mengalami perubahan Pembangunan yang cukup signifikan.
“Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh BPS dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69% lebih tinggi dari Nasional 4,94%,” terangnya.
Selain itu, Sadali menjelaskan, bahwa tingkat inflasi Maluku pada bulan November 2023 mencapai 2,96%, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada Tahun 2022 yakni sebesar 6,58%, begitu pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 7,5% pada Tahun 2020 menjadi 6,8% pada Februari 2023.
“Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44% pada Maret 2020 menjadi 16,42% pada Maret 2023, capaian lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari Tahun 2020 capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori tinggi,” jelas Sekda.
Disampaikan, prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38% di Tahun 2019 menjadi 26,1% di Tahun 2022.
“Forum ini juga merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah, yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026,” ucap Sekda.
Ditegaskan, Pembangunan Daerah akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang Maju dan Berkelanjutan.
“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026,” tutupnya. (EVA)