AMBON (info-ambon.com)- Bapeda-Litbang Kota Ambon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna sinergitas dan harmonisasi pembangunan serta pengembangan Ekonomi Kreatif, Jumat (31/3/23) di salah satu hotel di Ambon.
Sekertaris Kota (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse dalam sambutannya menyatakan, sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Sejalan dengan itu maka potensi lokal masing-masing daerah menjadi faktor penting yang siap dijalankan, sehingga konsep yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat ditindaklanjuti serta apa yang menjadi tujuan pengembangannya dapat tercapai,” ujarnya.
Dijelaskan, ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreatifitas, dan daya saing, serta penciptaan lapangan pekerjaan guna memajukan pembangunan perekonomian.
“Sebagaimana kita ketahui, Kota Ambon telah dinobatkan UNESCO sebagai kota musik dunia dan tergabung dalam jaringan organisasi kota kreatif, itu bukan tujuan akhir, namun menjadi semangat untuk terus menjalin kerjasama antar semua elemen agar konsistensinya tetap terjaga,” kata dia.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sendiri, ujar Sekkot, telah menetapkan arah kebijakan Pemkot tahun 2024 yaitu Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Infrastruktur Untuk Mendorong Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Didukung Stabilitas Politik Dan Keamanan Pasca Pemilu Serta Penguatan Inovasi Pemerintahan Menuju Ambon Yang Manis, Demokratis, dan Mandiri.
“Untuk itu, diperlukan adanya sinergitas dan harmonisasi dalam program kegiatan masing-masing perangkat daerah agar dapat mendorong ekonomi kreatif,” tandasnya.
Sekkot berharap, kepada OPD terkait agar dalam menyusun program/kegiatan untuk pengembangan ekonomi kreatif harus memperhatikan indikator dan target capaian kinerjanya sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
“Kepada para Lurah, Raja, dan Kades, yang merupakan ujung tombak pemerintah di masyarakat agar menetapkan program/kegiatan selaras dan bersinergi dengan arah kebijakan Pemkot agar kegiatan ini memiliki output yang jelas dan terukur,” tandasnya. (EVA)