Bahas Pengusulan AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Dinsos Maluku Dinilai Tak Serius

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina.

AMBON (info-ambon.com)- Guna mempercepat pengusulan Abdoel Moethalib (AM) Sangadji menjadi Pahlawan Nasional Indonesia, DPRD Maluku melakukan pertemuan serta pembahasan, namun Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku dinilai tidak serius. Dimana, salah satu syarat pengusulan Pahlawan Nasional yakni Seminar Nasional, yang dianggarkan Rp 143 juta kini tak tahu harus didapat dari mana.

Padahal sebelumnya, disebutkan anggaran tersebut akan dialokasikan dari Perkada, namun ternyata tak jadi.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina pun mencerca Dinsos Maluku saat pertemuan di ruang Komisi membahas kelanjutan proses pengusulan AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional, Kamis (7/12/2022).

“Kalau kami bilang Pemerintah tidak serius ya harus terima, kalau betul merasakan perjuangan seorang AM Sangadji ya harus terima. Ini yang kami nilai. Hanya Rp 143 juta kok tidak bisa difasilitasi oleh dinas,” kata Pattiasina.

Lanjutnya, proses pengusulan AM Sangadji jadi pahlawan Nasional sudah bertahun-tahun dan Seminar Nasional harus dilakukan.

Tapi Dinsos malah menyuruh keluarga keturunan AM Sangadji untuk membuat proposal dan meminta dana ke Pemerintah.

“Masa untuk kepentingan Negara, untuk daerah ini, Rp 143 juta tidak bisa difasilitasi. Ini harusnya sudah jadi agenda, bukan agenda dadakan, kita sudah berproses lama. Masa Kepala Dinsos malah menyuruh keluarga buat proposal. AM Sangadji itu bukan hanya milik keluarga, tapi juga masyarakat Maluku bahkan Indonesia. Dinas seharusnya yang mencari uang bukan keluarga,” sesalnya.

Dalam rapat tersebut, Pattiasina menilai Pemerintah Daerah memihak, lantaran anggaran untuk Jambore PKK senilai Rp 4,3 Milyaran bisa disetujui.

Sedangkan, anggaran RP 143 juta bagi salah satu tokoh penting Indonesia itu tak bisa diperjuangkan.

“Kalau kami bilang Pemerintah tidak serius ya harus terima, kalau betul merasakan perjuangan seorang AM Sangadji ya harus terima. Ini yang kami nilai. Hanya Rp 143 juta kok tidak bisa difasilitasi oleh dinas. Itu yang Jambore PKK yang RP 4,3 milyaran yang tidak ada untungnya itu bisa, itu untuk apa. Tapi perjuangan Maluku untuk AM Sangadji kok tidak,” tegasnya. (EVA)

Exit mobile version