AMBON (info-ambon.com)-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku sekaligus kader PDI Perjuangan, Samson Atapary menyesali pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku, Wahid Laitupa. Pasalnya Laitupa menyatakan perang melawan PDI Perjuangan terkait adanya dugaan pertanggungjawaban fiktif oleh Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Maluku atas dana hibah sebesar Rp 2,5 M anggaran tahun 2022.
”Beta sangat menyesali pernyataan pak Wahid sebagai Ketua DPW PAN Maluku yang sampai menyatakan perang. Padahal dalam peryataannya sama sekali tidak menyebutkan maupun menyingung nama partai apapun,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (26/7/2023).
Dikatakan, selama ini dalam penjelasan mengenai pertanggung jawaban dana hibah pemerintah daerah kepada Kwarda Pramuka Provinsi Maluku, hal itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku, yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap APBD, apalagi saat ini masih dalam tahap pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD Tahun 2022.
“Padahal hubungan partai baik baik saja, beta berbicara bukan sebagai pengurus PDIP, tetapi kapasitas sebagai Ketua Komisi IV. Di dalam APBD ada uang mengalir yang dikelola oleh Kwarda Pramuka Provinsi Maluku dan itulah fungsi kita melakukan pengawasan,” tandas Atapary.
Atas dasar itu, Attapary menilai pernyataan perang membuktikan Ketua DPW PAN Maluku tidak dewasa dalam berpolitik.
“Kalau sudah di giring ke hal diluar itu menurutnya tidak dewasa dalam berpolitik, apalagi mengacam sampai mengangkat bendera perang sebagainya. Mudah-mudahan ini hanya lontaran emosional yang disampaikan,” ujarnya. (EVA)