AMBON(info-ambon.com)-Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019 kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17%, tetapi pada bulan September 2022 angka tersebut menjadi 16,23%. demikian Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton Lailossa, pada Senin (6/2/2023) di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan Provinsi Maluku dibawah Kepemimpinan Murad Ismail, mengalami penurunan kemiskinan menjadi 1,46%, dan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yakni Maret 2014 – September 2017 penurunan kemiskinan hanya terjadi sebesar 0,8%, maka pada kepemimpinan Murad-Orno kali ini perbandingan sekitar 170% lebih tinggi.
“Bisa dilihat pada masa pemerintahan saat ini penurunan jumlah orang miskin juga terjadi, dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribuan. Nah pada periode yang sama 5 tahun yang lalu walaupun terjadi penurunan 0,8%, orang miskin tidak mengalami penurunan, tetap mengalami kenaikan. Dari referensi ini kita harus berbesar hati, karena pada masa ini terjadi percepatan penurunan kemiskinan.” Ungkapnya.
Lailossa mengatakan, hal ini dapat dilihat dari semakin mendekatnya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Provinsi terdekat yang lebih rendah tingkat kemiskinannya dari Provinsi Maluku yaitu Provinsi Gorontalo.
“Jika awal masa kepemimpinan ini jarak dengan provinsi Gorontalo lebih dari 2%, namun pada September 2022 jarak tersebut hanya tinggal 0,8%. Tentunya jika kecenderungan ini terus dapat dipertahankan, maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, kita dapat saja menyalip atau melewati Provinsi yang terdekat dengan kita, sheingga peringkat kita dapat lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.” Ujar Kepala Bappeda Provinsi Maluku itu.
Ia juga menjelaskan, meskipun awal masa pemerintahan Murad – Orno, diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa yaitu gempa bumi pada tahun 2019, yang dilanjutkan dengan pandemic covid-19 pada awal Maret 2022, dimana dilakukan pengendalian terhadap factor-faktor non ekonomi, seperti mengendalikan factor-faktor penyebab covid-10 agar aktifitas masyarakat dapat berjalan baik, kemudian dilanjutkan lagi dengan instabilitas keamanan global yang memacu krisis, menaikan tingkat inflasi, dan menaikan garis kemiskinan, yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku dapat menurunkan angka kemiskinan dikarenakan semua pihak dapat bekerjasama dan mengelola instrumen APBD dengan efektif.
“Ini terjadi karena kita semua dapat bekerjasama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari Pemerintah Pusat dan juga dari non pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD Provinsi, sehingga dapat secara efektif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tingkat kemiskinan tersebut. Perbaikan yang dimaksudkan seperti, Pembuatan Kartu Maluku Cerdas berupa beasiswa terhadap siswa miskin, dan kartu Maluku Sehat, pengembangan sentra industry, mendorong ekspor, membuka penerbangan ke Jepang dan mempermudah ekspor tersebut sehingga terjadi kenaikan investasi, membangun sentra produksi di berbagai tempat, mendorong perdagangan pala, kelapa, cengkeh yang diekspor ke berbagai negara, damar, yang diekspor ke Bangladesh dan India, mendorong produksi kelapa di Maluku Tengah, rumput laut di Maluku Tenggara, sektor pariwisata di berbagai tempat, dan mendorong perikanan tangkap di berbagai lokasi di Provinsi Maluku.” Jelasnya.
Anton mengatakan, APBD ini juga diefektifkan untuk menahan laju inflasi, dimana Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja keras untuk mengendalikan harga-harga akibat tekanan global. Namun dengan membuka sentra-sentra penghasil produksi bahan makanan, dan menjaga stabilitas harga serta melakukan hubungan perdagangan dengan distributor di luar Maluku, dan melakukan pengendalian operasi pasar di seluruh titik di Provinsi Maluku.
“Nah instrument-instrumen seperti inilah yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan laju kemiskinan, termasuk bantuan-bantuan sosial melalui APBD OPD-OPD dan melalui hibah-hibah yang diberikan kepada masyarakat Maluku, serta melaksanakan koordinasi melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah, dengan dana-dana APBN sekitar 2triliun, dengan Lembaga-lembaga non pemerintah seperti CSR, kita fokuskan untuk hal-hal tersebut.” Ungkapnya.
Ia juga mengatakan peningkatan tipis tingkat kemiskinan ini, tidak dapat dilepaspisahkan dari Maluku sebagai perekonomian terbuka yang berhubungan dengan nasional dan tingkat global, dimana perang Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakpastian global di tingkat keamanan yang mengakibatkan terganggunya rantai pasok perdagangaan ekonomi dunia, yang juga mengakibatkan peningkatan harga-harga berbagai komoditas, sehingga meningkatkan garis kemiskinan.
“Walaupun pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi kita 6% juga meningkatkan pendapatan masyarakat, namun peningkatan garis kemiskinan yang cukup besar di seluruh dunia, tingkat nasional dan regional mengakibatkan masyarakat yang tergolong di garis kemiskinan mengalami peningkatan tipis.” Ujarnya.
Menutup keterangannya, Lailossa menyampaikan sebagai masyarakat Maluku harus berbangga dengan pencapaian yang sudah dicapai sampai saat ini atas percepatan penurunan kemiskinan yang terjadi.
“Kedepannya kita tetap harus optimis menghadapi berbagai fenomena global, karena kita juga berhasil melewati krisis-krisis sebelumnya dengan cukup baik, karena itu kita juga harus tetap bekerja keras, sesuai arahan Gubernur Maluku kepada seluruh OPD, agar tetap berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sosial dan juga mendorong ekonomi serta berbagai dampak-dampak positif yang dapat ditimbulkannya.” Tutupnya.