JAKARTA (info-ambon.com)- Kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 memunculkan kembali kekhawatiran akan dampak serius penyebaran hoaks, miscaption, deepfake, hingga ajakan palsu di media sosial. Fenomena ini menjadi sinyal peringatan akan perlunya kewaspadaan serta respons cepat dari pemerintah terhadap konten menyesatkan yang menyebar dengan cepat di ruang digital.
Dalam sebuah opini yang dirilis Sabtu (6/9/2025), Guru Besar Universitas Negeri Makassar yang juga Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, menyoroti masifnya disinformasi yang beredar menjelang dan saat kerusuhan terjadi. Ia menguraikan empat jenis konten yang menjadi ancaman utama di dunia maya, yakni miscaption, deepfake, ajakan palsu, dan narasi sesat pikir (logical fallacy).
“Keempat konten ini bila hadir bersamaan atau berdekatan waktunya, dapat saling menguatkan dampaknya. Miscaption membakar emosi, deepfake menghantam kepercayaan publik, ajakan palsu memicu kerumunan, dan sesat pikir menyesatkan logika berpikir masyarakat,” ujar Harris.
Menurut Harris, miscaption kerap menggunakan foto atau video lama yang diberi narasi baru seolah-olah terjadi saat ini. Contohnya, video aksi mahasiswa tahun 1998 yang diklaim sebagai rekaman terbaru dari kerusuhan di Gedung DPR pada Agustus lalu.
Sementara itu, deepfake mengandalkan kecanggihan teknologi untuk memalsukan suara atau wajah tokoh publik. Kasus yang sempat viral adalah rekaman suara yang meniru Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut “guru beban negara”. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengonfirmasi bahwa konten tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan (AI).
Jenis ketiga, ajakan palsu, disebarkan melalui siaran komunitas atau media sosial. Ajakan tersebut sering kali mencatut nama organisasi tertentu, lengkap dengan waktu dan lokasi aksi yang sebenarnya tidak pernah ada. Hal ini, menurut Harris, berisiko menimbulkan kerusuhan spontan akibat massa yang terkumpul tanpa arah.
Yang tak kalah berbahaya adalah narasi sesat pikir, seperti ad hominem, straw man, false dichotomy, hingga appeal to authority, yang dikemas dalam meme atau flyer dan menyebar luas di lini masa.
Menilik dampak dari kerusuhan, Harris mendorong pemerintah untuk segera membentuk command room satu atap yang bertugas melakukan deteksi dan klarifikasi cepat terhadap konten hoaks.
“Jangan biarkan konten palsu beredar tanpa tandingan. Klarifikasi harus dilakukan dalam hitungan menit, bukan hari,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi resmi dan pembantahan melalui berbagai saluran, mulai dari media televisi, radio, hingga media sosial dan grup percakapan WhatsApp.
Studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 3 jam 6 menit per hari di media sosial, dengan total pengguna aktif mencapai 167 juta orang. Fakta ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi arena utama pembentukan opini publik, bukan sekadar tempat berbagi informasi pribadi.
Harris menambahkan, masyarakat perlu terus diedukasi agar tidak mudah terjebak dalam jebakan logika sesat dan manipulasi informasi. Pemahaman terhadap jenis-jenis kesesatan berpikir dinilai penting agar pengguna media sosial bisa lebih kritis dalam memilah informasi.
“Dengan mengenali pola-pola manipulasi, kita bisa menjaga nalar tetap sehat dan tidak mudah terseret arus informasi menyesatkan,” katanya.
Ia menutup dengan seruan agar negara hadir secara aktif dalam memastikan ekosistem digital yang sehat. “Pelajaran dari kerusuhan Agustus bukan hanya tentang siapa salah, tetapi seberapa cepat kita belajar dan memperbaiki sistem agar tak terulang kembali,” ujarnya. (EVA)
Discussion about this post