AMBON(info-ambon.com)-Kota Ambon terpilih sebagai salah satu dari 100 kota/kabupaten di Indonesia yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City setelah melewati proses seleksi yang dilakukan Kementerian Komunikasi Informatika RI.
Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz kepada info-ambon.com, Kamis (7/3/19) menyebutkan, untuk masuk 100 kota pilihan, jalannya tidak mudah, sebab Kementerian Kominfo melakukan seleksi ketat dimulai dari pengajuan proposal, assesment dan wawancara dengan menghadirkan Kepala Daerah.
Baca Juga: Tembus Peringkat 18 dari 500 Peserta, Ambon Diapreseasi Menpan-RB
‘’Assesment sesi pertama sudah dilangsungkan sejak tahun 2017. Kala itu, sebanyak 25 Kota/Kabupaten yang terpilih. Pada sesi yang kedua di tahun 2018, sebanyak 50 kota/kabupaten dinyatakan lolos seleksi. Sehingga dengan demikian tersisa 25 kuota yang diperebutkan 438 Kota/Kabupaten di tahun 2019 ini,’’ jelasnya.
Ia menyebutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mendorong Kota/Kabupaten di Indonesia agar lebih memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik, memudahkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengakselerasikan potensi daerah serta nantinya akan dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen Master Plan Smart City.
Sesuai pengamatan Kementerian Kominfo RI terhadap penerapan e-government dan konsistensi Pemerintah Kota Ambon menuju Ambon Smart City, maka Pemerintah Kota Ambon diundang bersama Kota/Kabupaten lainnya untuk mengikuti assesment Gerakan Menuju 100 Smart City.
Assesment sesi ketiga ini dilaksanakan di Gedung Pusat TIK Nasional-Tangerang Selatan, pada 21 – 22 Februari silam, diikuti oleh 107 Kota/Kabupaten. Proses Assesment Pemerintah Kota Ambon diawali dengan pengisian kuisioner yang menampilkan hasil-hasil capaian bidang e-Government, antara lain pendalaman tentang keselarasan kebijakan smart city dengan visi misi daerah, regulasi tentang e-government/smart city, implementasi kebijakan e-government/smart city, kondisi dan pemanfaatan infrastruktur TI dan pemanfaatan aplikasi serta Surat Pernyataan Komitmen Mengikuti Gerakan 100 Smart City yang ditandatangani langsung oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.
Kegiatan dilanjutkan dengan Presentasi mengenai tingkat kesiapan Kota Ambon menuju Smart City oleh Walikota Ambon. Selain itu, proses assesment juga mengkonfirmasi tentang kesiapan masyarakat dengan mengacu pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jumlah KKD (Kondisi Keuangan Daerah) dan sistem perencanaan daerah.
Setelah melalui proses penilaian, Kamis (28/2/19), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengeluarkan surat penyampaian hasil seleksi kepada 25 Kota/Kabupaten, dimana Kota Ambon menjadi salah satu Kota yang dinyatakan lulus dalam seleksi Gerakan Menuju 100 Smart City tersebut. 25 Kota/Kabupaten terpilih selanjutnya akan menandatangani Nota Kesepahaman mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City.
Setelah melakukan penandatanganan, setiap daerah akan mendapatkan pendampingan dalam menyusun master plan; Pertukaran data dan legal software menggunakan free and open source software (FOSS) antar organisasi perangkat daerah (OPD); Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan menuju 100 Smart City; serta Integrasi data antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Ambon, Kota Pertama di Indonesia Timur yang Berlakukan Sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik
Pendampingan dilakukan oleh akademisi dan praktisi smart city dari berbagai institusi, diantaranya UI, ITB, UMN, BPPT, INSW, IKTII dan Citiasia.
Smart city diharapkan dapat membantu solusi kendala perkotaan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat yakni peningkatan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, pengurangan kongesti bagi pengguna jalan, transparansi dan partisipasi publik, transportasi publik, transaksi non tunai, manajemen limbah, mengurangi polusi dan emisi gas buang, energi serta keamanan data dan informasi.
Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. (IA-PJ)
