AMBON (info-ambon.com)- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku, Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa.
Menurut Alimudin, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku tetap berupaya maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, kami mendukung penuh langkah yang dilakukan Gubernur Maluku. Di tengah efisiensi anggaran, beliau terus melakukan sinkronisasi dan akselerasi program untuk kepentingan daerah,” ujar Alimudin kepada wartawan di Kota Ambon, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai, Gubernur Maluku aktif melakukan komunikasi intensif dan lobi ke berbagai kementerian serta lembaga di Jakarta guna memperjuangkan program-program strategis nasional yang berdampak langsung bagi daerah.
Bahkan, menurut dia, upaya tersebut dilakukan secara konsisten demi memastikan pembangunan di Maluku tetap berjalan, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal.
“Pak Gubernur hampir tidak memiliki waktu istirahat karena terus memikirkan bagaimana pembangunan di Maluku bisa tetap berjalan. Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Alimudin juga menyoroti perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Ia menyebutkan bahwa pembahasan RUU tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat.
Ia berharap regulasi itu dapat segera disahkan karena dinilai sangat penting untuk memberikan afirmasi kebijakan bagi daerah kepulauan seperti Maluku, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.
“RUU Daerah Kepulauan sudah berproses di DPR RI dan kami berharap tahun ini bisa segera disahkan. Ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alimudin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan DPD RI menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di Maluku.
Ia juga mengakui bahwa masih terdapat berbagai kritik dari masyarakat terkait belum optimalnya realisasi sejumlah program pembangunan. Namun, menurut dia, hal tersebut tidak lepas dari kondisi nasional yang turut memengaruhi kemampuan anggaran daerah.
“Kritik itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Tapi perlu dipahami bahwa situasi nasional juga berpengaruh. Meski begitu, pemerintah daerah tetap bekerja dan terus berupaya maksimal,” kata dia.
Alimudin menambahkan, dukungan politik dari DPR RI, khususnya Fraksi Gerindra, akan terus diberikan guna memastikan berbagai program prioritas di Maluku dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (EVA)
Discussion about this post