AMBON (info-ambon.com)- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H Amirudin, mengatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga tidak semua proposal pembangunan dari daerah dapat direalisasikan secara bersamaan.
Karena itu, menurut Amirudin, penetapan skala prioritas yang jelas serta koordinasi yang kuat antar pemerintah daerah menjadi kunci agar kebutuhan Maluku dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Dengan jumlah proposal yang sangat banyak, tidak mungkin semua permintaan bisa dipenuhi sekaligus. Kita harus mengidentifikasi mana yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama,” kata Amirudin di Baileo Rakyat Karpan, Ambon, Selasa (10/2/2026).
Ia mengapresiasi rapat koordinasi pembangunan yang baru-baru ini digelar dan melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku bersama perwakilan seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terpadu akan memperkuat posisi Maluku dalam bernegosiasi dengan kementerian di Jakarta.
“Ketika kita bersatu dan menyampaikan kebutuhan daerah secara bersama-sama, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Amirudin menegaskan koordinasi antarpemerintah tidak boleh bersifat insidental, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia mengusulkan pertemuan koordinasi rutin minimal setiap tiga bulan agar selaras dengan siklus penganggaran.
“Kita tidak bisa membiarkan koordinasi terhenti hingga enam bulan. Anggaran berjalan setiap triwulan, sehingga jika terlambat, peluang mendapatkan dukungan anggaran bisa terlewat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota perlu diselaralaskan. (EVA)
Discussion about this post