AMBON (info-ambon.com)-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Barat Daya (MBD) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, Rabu (21/1/2026). Mereka memprotes rute Kapal Motor Sabuk Nusantara (KM SN) yang dinilai tidak lagi menyinggahi sejumlah pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Aksi ini dilakukan meski DPRD MBD dan DPRD Provinsi Maluku sebelumnya menyatakan bahwa rute KM Sabuk Nusantara telah dikembalikan seperti tahun 2025. Namun, mahasiswa mengaku belum sepenuhnya percaya terhadap pernyataan tersebut.
Di Kantor Gubernur Maluku, massa aksi diterima oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Jalaludin Salampessy, sekitar pukul 12.58 WIT. Dalam pertemuan itu, Salampessy berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku agar KM Sabuk Nusantara tetap menyinggahi pulau-pulau di wilayah MBD.
Sementara itu, aksi lanjutan di Kantor DPRD Provinsi Maluku sekitar pukul 14.30 WIT tidak mendapat tanggapan langsung dari anggota dewan. Seluruh anggota DPRD Maluku disebut tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku ke pemerintah pusat.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti tidak disinggahinya sejumlah pulau, seperti Pulau Luang di Kecamatan Mdona Hiera, Kroing di Kecamatan Babar Timur, serta Pulau Dewelor dan Dawra. Mereka menilai perubahan rute tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi akibat miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Perubahan rute KM Sabuk Nusantara sangat diskriminatif dan mematikan perekonomian rakyat MBD. Kami meminta agar kapal tersebut tetap menyinggahi pulau-pulau di MBD agar roda ekonomi masyarakat bisa berjalan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) MBD, Patrik Laurika, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal keputusan yang telah dibahas DPRD MBD dan DPRD Maluku agar tidak sekadar menjadi wacana.
“Kami berharap keputusan rapat DPRD tidak hanya berhenti di media sosial. Kami akan terus mengawal agar KM Sabuk Nusantara tetap menyinggahi pulau-pulau di MBD,” kata Patrik.
Ia juga berharap Komisi III DPRD Maluku, saat menyampaikan aspirasi ke Kementerian Perhubungan, benar-benar memperjuangkan agar rute KM Sabuk Nusantara kembali melayani pulau-pulau yang selama ini terabaikan.
Selain itu, mahasiswa berencana mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk mempertanyakan hasil penyampaian aspirasi tersebut.
“Kami ingin memastikan masyarakat MBD tidak lagi mendapat perlakuan tidak adil, khususnya di sektor transportasi laut,” pungkas Patrik. (EVA)
Discussion about this post