Benhur George Watubun Ditunjuk Jadi Ketua DPD PDI-P Maluku

AMBON (info-ambon.com)-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku masa bakti 2025–2030.

Penetapan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan dibacakan oleh Wasekjen Bidang Internal DPP PDI-P, Dolfie Othniel Fredric Palit, dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI PDI Perjuangan Maluku yang digelar di salah satu hotel di Kota Ambon, Minggu (2/11/2025).

“Berdasarkan hasil evaluasi terhadap psikotes dan rapat pleno DPP PDI Perjuangan, menetapkan Benhur George Watubun sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030,” ujar Dolfie saat membacakan keputusan partai.

Selain menetapkan Benhur sebagai ketua, DPP juga mengesahkan Nancy Purmiasa dan Andreas J.W. Taborat sebagai calon personalia DPD PDI Perjuangan Maluku periode yang sama.

“Kedua nama ini ditetapkan sebagai bagian dari personalia DPD PDI Perjuangan Maluku masa bakti 2025–2030, dan akan bekerja bersama Ketua DPD dalam menyusun struktur kepengurusan yang solid,” tambah Dolfie.

Dalam keputusan tersebut, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Ketua DPD selaku Ketua Tim Formatur untuk segera menyusun struktur, komposisi, dan personalia pengurus DPD PDI-P Maluku.

“Ketua DPD diminta menuntaskan penyusunan struktur dan personalia sesuai mekanisme partai, dengan memperhatikan keseimbangan wilayah, usia, dan kapasitas kader,” kata Dolfie.

Ia juga menegaskan bahwa dalam penyusunan kepengurusan, partai mewajibkan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari total pengurus.

“Keterwakilan perempuan merupakan amanat partai. Minimal 30 persen dari total pengurus harus diisi oleh kader perempuan yang memiliki kapasitas dan komitmen,” tegasnya.

Dolfie menambahkan, struktur pengurus DPD PDI Perjuangan Maluku akan berjumlah antara 19 hingga 25 orang, menyesuaikan dengan komposisi Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2025–2030.

“Struktur disusun antara 19 hingga 25 orang sesuai komposisi DPP. Tujuannya agar kepengurusan di daerah tetap ramping namun efektif dalam menjalankan kerja-kerja politik partai,” ujarnya menutup. (EVA)