Habiskan Anggaran 1,2 Milyar, Koalisi Aktivitas Anti Korupsi Desak Walikota Ambon Copot Kadis Pendidikan

AMBON (info-ambon.com)-Pendemo tergabung dalam Koalisi Aktivis Anti Korupsi Indonesiamenggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Ambon, Jumat (17/10/2025), sekitar pukul 12.00 WIT.

Aksi ini dipimpin oleh koordinator lapangan, Poyo Sohilauw, yang mendesak Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Drs. F.F. Tasso, M.Si.

Massa menilai Dinas Pendidikan telah gagal menjalankan program implementasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018 yang menyedot anggaran hingga Rp1,284 miliar pada 31 Desember 2023. Program tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme, dan justru merugikan keuangan daerah.

“Kami menilai Kepala Dinas Pendidikan tidak becus dalam mengelola anggaran dan menjalankan program ISO ini. Banyak pelanggaran administratif dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai PKS (Perjanjian Kerja Sama),” tegas Poyo Sohilauw..

Koalisi juga membeberkan sejumlah kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Di antaranya, pembayaran kegiatan pengembangan ISO di tingkat SMP tahun 2022 sebesar Rp240 juta dan tingkat SD tahun 2023 sebesar Rp540 juta, yang disebut tidak sesuai rincian biaya. Beberapa pembayaran bahkan dilakukan untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam PKS.

Selain itu, pembayaran sertifikasi ISO untuk 5 SMP dan 10 SD pada tahun anggaran 2023, senilai total Rp408 juta, juga dinilai bermasalah. Harga satuan sertifikat pada tingkat SD, sebesar Rp35 juta per sekolah, dinilai tidak wajar dan tidak transparan. Sementara, di tingkat SMP, tidak ada kejelasan soal harga satuan.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Kami minta Kadis dan PPTK yang terlibat diberi sanksi sesuai aturan,” ujar Poyo.

Para demonstran diterima langsung oleh Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, yang menyampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak anti-kritik dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Pemkot terbuka terhadap masukan masyarakat. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Bapak Wali Kota untuk ditindaklanjuti, termasuk dugaan penyimpangan yang disampaikan,” kata Sapulette.

Ia juga menambahkan Pemkot Ambon berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola, termasuk di sektor pendidikan yang menjadi perhatian publik. (EVA)