AMBON (info-ambon.com)- Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, meresmikan gedung baru Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon yang berlokasi di kawasan Transit Passo, Kecamatan Baguala, Kamis (16/10/2025). Gedung ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menghadapi risiko bencana yang tinggi di wilayah tersebut.
“Dengan adanya kantor baru ini, kita tidak hanya menambah aset daerah, tetapi juga menyiapkan kapasitas Pemkot dalam penanggulangan bencana,” kata Wattimena dalam sambutannya.
Wattimena mengungkapkan, Kota Ambon berada dalam kategori rawan bencana dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 99,07. Ambon, menurutnya, merupakan kota yang setiap tahunnya mengalami bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor.
“Kita tidak bisa menolak bencana datang, tetapi kita bisa mempersiapkan diri, memahami risikonya, dan melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPBD, pemerintah kota, dan masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Pemerintah Kota Ambon juga telah menyusun berbagai regulasi, dokumen perencanaan, serta melakukan simulasi dan edukasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemkot Ambon bekerja sama dengan Bank Dunia dalam membentuk Desa Tangguh Bencanadi enam desa. Wattimena berharap program ini bisa diperluas ke seluruh desa, negeri, dan kelurahan.
“Forum Pengurangan Risiko Bencana yang sudah dibentuk di tingkat desa harus menjadi ujung tombak dalam kesiapsiagaan. Jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut,” ujarnya.
Wali kota juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan pemeliharaan fasilitas. Ia menyinggung pengalaman masa lalu di mana bantuan alat kemasan UMKM yang seharusnya membantu pelaku industri kreatif justru hilang akibat pencurian.
“Saya tidak ingin kantor BPBD ini hanya bagus di awal, tapi kemudian tidak berfungsi. Saya minta fasilitas dijaga, dipasang pengaman, dan ada penjagaan malam hari,” tegasnya.
Wattimena juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penanggulangan bencana. Ia berharap BPBD dapat terhubung dengan sistem data real-time yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat saat bencana terjadi.
“Jangan lagi ada komunikasi manual lewat telepon. Harus bisa pantau data bencana secara langsung, mulai dari lokasi kejadian hingga jumlah korban,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, mengungkapkan bahwa selama 13 tahun terakhir, tercatat sebanyak 1.243 kejadian bencana di Kota Ambon, dengan tanah longsor menjadi kejadian paling dominan yaitu sebanyak 995 kasus.
“Kota Ambon masuk kategori sedang dalam klasifikasi risiko bencana nasional. Ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara serius,” kata Tatipikalawan.
Dijelaskan, sejak berdiri tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6, BPBD Kota Ambon terus berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga internasional.
Berkat penilaian koordinatif yang baik, BPBD Kota Ambon termasuk dalam 60 daerah di Indonesia yang menerima bantuan pembangunan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dari pemerintah pusat.
“Bantuan ini mencakup gedung, perangkat teknologi informasi, serta peralatan simulasi kebencanaan seperti Virtual Reality (VR). Ini adalah investasi besar untuk mengurangi risiko bencana di Ambon,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Ambon dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung BPBD selama 13 tahun terakhir. Menurutnya, kolaborasi dengan BMKG, TNI-Polri, dan pihak lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana di kota ini.
“Kami harap semua ini tidak hanya menjadi pencapaian hari ini, tetapi awal dari peningkatan layanan kebencanaan yang lebih cepat, tepat, dan terukur di Kota Ambon,” tutup Tatipikalawan. (EVA)
Discussion about this post