AMBON (info-ambon.com)-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana, menyusul tingginya potensi ancaman bencana di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dalam Talk Show bertema “Ambon–Maluku Tangguh Bencana” yang diselenggarakan Yayasan Sagu Salempeng di salah satu Hotel di Kota Ambon, Rabu (30/9/2025).
Talk show tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Asisten I Setda Provinsi Maluku mewakili Gubernur Jalaludin Salampessy, anggota DPRD Maluku Andreas Taborat, Ketua DPRD Kota Ambon Mourits L. Tamaela, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, serta Sekretaris Umum MPH Sinode GPM Maluku Zakarias Sapulette.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Bodewin menekankan bahwa strategi mitigasi bencana harus bertumpu pada tiga pilar utama: regulasi, dokumen pendukung, dan indeks risiko bencana.
“Kota Ambon telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Perda ini didukung dengan kajian risiko serta dokumen kontinjensi yang memadai untuk menghadapi ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Ambon menunjukkan tren penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 101 persen pada 2023 menjadi 99 persen di 2024, dan turun kembali menjadi 97 persen tahun ini.
Namun demikian, menurut Bodewin, yang lebih penting adalah membangun kolaborasi antara lima unsur dalam pendekatan pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Ambon merupakan wilayah rawan bencana karena kondisi geologi, topografi berbukit, dan curah hujan tinggi. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa mengurangi risikonya jika semua pihak bekerja sama,” kata Bodewin.
Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaela, menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk penguatan program mitigasi di tingkat akar rumput. Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran mitigasi di Kota Ambon meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Anggaran mitigasi naik dari Rp2 miliar pada 2023 menjadi Rp4 miliar di tahun 2024 dan 2025. Namun ke depan, kita butuh alokasi lebih besar agar semua desa dan negeri di Ambon bisa menjadi desa tangguh bencana,” ujarnya.
DPRD, lanjut Tamaela, berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan anggaran yang berpihak pada upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam membangun masyarakat Ambon yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (EVA)
Discussion about this post