AMBON (info-ambon.com)-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik dan Temu Investasi 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi Asisten I Sekretaris Daerah Kota Ambon, Selly Kalahatu.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses persiapan peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Ambon yang berlokasi di Lantai IV Ambon Plaza (Amplas) Kota Ambon yang mana rencana diresmikan pada Desember 2025 mendatang.
Kalahatu, dalam sambutannya mengatakan keberadaan MPP saat ini telah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar lagi.
MPP, menurutnya, merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan pasti.
“Penyelenggaraan MPP penting agar harapan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi bisa benar-benar terwujud,” ujarnya.
Kalahatu menjelaskan, MPP telah ditetapkan sebagai salah satu dari 17 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon, khususnya sebagai prioritas kelima yang menekankan pelayanan publik yang terjangkau dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Ia juga menegaskan, penyelenggaraan forum ini merupakan syarat utama untuk memperoleh persetujuan peresmian MPP dari pemerintah pusat. Forum ini menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi, masukan, dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha.
Lebih jauh, Kalahatu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan investor guna menciptakan ekosistem pelayanan publik yang efisien dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
“Kita ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang efisien dapat mendukung terciptanya peluang usaha baru dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Kota Ambon, kata dia, terus berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta memperkuat digitalisasi layanan. Namun ia juga menegaskan bahwa keberhasilan upaya tersebut tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik masyarakat maupun pelaku usaha.
“Saya mengajak semua peserta forum untuk memberikan masukan konstruktif demi penyelenggaraan MPP yang lebih baik dan berdaya guna,” tutup Kalahatu. (EVA)
Discussion about this post