AMBON (info-ambon.com)-Provinsi Maluku mencatatkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,26 persen (mtm) pada Juli 2025. Angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,97 persen (mtm), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Mohamad Latif, menjelaskan bahwa inflasi terutama bersumber dari dua wilayah, yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual, yang masing-masing mencatat inflasi sebesar 1,23 persen (mtm) dan 0,59 persen (mtm). Sementara itu, Kota Ambon justru mengalami deflasi sebesar 0,40 persen (mtm).
“Secara tahunan, inflasi Maluku pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,99 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,88 persen (yoy), dan juga lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,37 persen (yoy),” kata Latif, Senin (4/8/2025).
Inflasi bulan Juli terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,48 persen (mtm). Kenaikan harga terbesar terjadi pada komoditas hortikultura seperti tomat (0,24%), cabai rawit (0,12%), dan bawang merah (0,10%).
“Peningkatan harga ini dipicu oleh belum dimulainya masa panen tomat dan cabai rawit di sentra-sentra produksi di Maluku, serta keterlambatan pasokan bawang merah dari luar daerah,” ujarnya.
Meski demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi. Hal ini disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara dan laut karena adanya diskon selama masa libur sekolah.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan sejumlah program strategis melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Berbagai langkah yang telah dilakukan hingga Juli 2025 antara lain:
•Pemantauan rutin terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok dan penting;
•Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Ambon dan Tual;
•Penyaluran bantuan pangan oleh Bulog kepada 119.990 keluarga;
•Pelatihan budidaya padi modern oleh Dinas Pertanian Maluku kepada 25 petani dari lima kabupaten;
•Pemantauan stok ikan secara berkala di Unit Pengolahan Ikan (UPI) di wilayah Maluku.
Latif menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, TPID, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika pasokan dan permintaan bahan pokok. (EVA)
Discussion about this post