Pemkot Ambon Tak Realisasikan THR Bagi Tenaga Kontrak, Ini Penjelasan Plt Sekot

AMBON (info-ambon.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta maaf kepada seluruh tenaga kontrak, karena tidak dapat merealisasikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, di Ambon, Selasa (25/3/2025).

Dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, THR hanya dapat diberikan kepada anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK.

Sementara itu, tenaga kontrak tidak termasuk dalam penerima THR berdasarkan aturan tersebut.

“Pemkot Ambon memohon maaf atas ketidakmampuan untuk menyediakan anggaran THR bagi tenaga kontrak. Ini terkait dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum memungkinkan,” kata Sapulette.

Lebih lanjut, Sapulette mengungkapkan bahwa Pemkot Ambon saat ini tengah mengelola anggaran yang sangat terbatas. Total anggaran yang diprioritaskan meliputi anggaran untuk sertifikasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), serta gaji kontrak yang mencapai lebih dari Rp 107 miliar.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemkot Ambon telah melakukan langkah-langkah efisiensi. Di antaranya, dengan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen dan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membatasi program dan kegiatan seremonial serta kegiatan yang tidak mendesak seperti studi banding, publikasi, dan pencetakan.

Sapulette juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) PPPK secara nasional turut berdampak pada keuangan daerah. Akibatnya, Pemkot Ambon diwajibkan untuk menganggarkan belanja rutin gaji pegawai kontrak untuk sepuluh bulan ke depan, yang turut memengaruhi kebijakan Pemkot terkait THR dan gaji ke-13.

Pada kesempatan tersebut, Sapulette berharap agar tenaga kontrak dapat memahami kondisi yang dihadapi oleh Pemkot Ambon dan tetap memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini.

“Semoga ke depan, upaya yang dilakukan pemerintah dapat membawa dampak positif bagi Kota Ambon dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tutup Sapulette. (EVA)