AMBON (info-ambon.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah menyusun agenda pengawasan terhadap realisasi program dan kegiatan yang didanai baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengawasan ini akan dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota di Maluku, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath pada 20 Februari mendatang di Jakarta.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menjelaskanx, pengawasan ini awalnya dijadwalkan pada awal Februari. Namun, karena menunggu pelantikan Gubernur terpilih, rencana pengawasan tersebut diundur dan akan dimulai setelah pelantikan.
“Sesuai keputusan Badan Musyawarah (Bamus), pengawasan seharusnya dilaksanakan awal Februari, namun karena kita menunggu pelantikan Gubernur terpilih, insya Allah setelah pelantikan tanggal 20, pengawasan akan segera dilaksanakan,” kata Irawadi di Ambon, Senin (18/2/2025).
Irawadi mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Maluku sudah melakukan rapat bersama mitra kerja, antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan. Rapat tersebut bertujuan untuk mempelajari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas.
Laporan dari masing-masing dinas ini akan dijadikan bahan kajian bagi Komisi II sebelum melakukan pengawasan lapangan. Irawadi menegaskan pentingnya kesesuaian antara data dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Contohnya, kegiatan pemberdayaan dan bantuan harus sesuai dengan prinsip ‘by name by address’. Jika ada yang meleset, itu akan menjadi temuan. Semua data kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra OPD sudah kita terima dan akan dipelajari agar sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di lapangan,” jelas Irawadi.
Diharapkan, agar dalam pelaksanaan pengawasan nanti, setiap OPD dapat mendampingi langsung kegiatan tersebut sehingga dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai program dan kegiatan yang sedang berjalan di wilayahnya.
“Dengan adanya kerjasama yang baik antara DPRD dan OPD, diharapkan agenda pengawasan ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal,” tutup Irawadi. (EVA)
Discussion about this post