AMBON (info-ambon.com)-Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon melaunching aplikasi sistem informasi pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang (Si Pelayanan alkanjang) merupakan proyek perubahan, dan MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ambon. Launching aplikasi ditekan lansung oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Kantor Negeri Batumerah, Sirimau, Ambon, Kamis (1/12/2022).
Sesuai UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera, dimana kontribusi penuh dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Olehnya itu, DPPKB melaunching inovasi tersebut. Wattimena dalam sambutannya menyampaikan, melalui program inovasi tersebut, dapat menigkatkan pemakaian Alkanjang yang berimplikasi pada penundaan masa subur, menurunkan angka stunting dan menjadikan keluarga sejahtera di Ambon.
“Sistem informasi dan manajemen yang terintegrasi bersama stakeholder akan memperkuat dan memudahkan DPPKB dapat meningkatkan pelayanan alat kontrasepsi jangka panjang di Kota Ambon,” katanya.
Wattimena katakan, keluarga yang berkualitas akan mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka kualitas dan struktur penduduk. Menyelenggarakan program Keluarga Berencana dan kesehatan produksi secara konferhensif.
“Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik sehingga dapat memberikan kontribusi penurunan stunting. Membangun kemitraan dengan jejaring kerja atau stakeholder, memperkuat inovasi teknologi informasi dan komunikasi, membangun kelembagaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pernikahan dalam menghindari perceraian dan meningkatkan kualitas keluarga,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Penjabat Walikota, pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui pelibatan dan peran aktif dari majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon serta umat di wilayah Kota Ambon dapat membantu pelaksanaan pelayanan alat kontrasepsi kepada umat atau masyarakat.
“Pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi dalam penyelenggaraan program pembangunan keluarga kependudukan KB melalui khotbah-khotbah kepada umat atau masyarakat di Kota Ambon, sehingga melalui pemakaian alkanjang dapat mengatur jarak anak dengan baik,” tutur dia.
Untuk menjawab, tegas Wattimena, partisipasi peningkatan pelayanan Alkanjang di Kota Ambon, maka satu-satunya solusi yaitu melalui SI pelayanan Alkanjang atau sistem informasi pelayanan dengan alat kontrasepsi jangka panjang.
“Mohon dukungan dari kita semua untuk melakukan advokasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat, sehingga Kota Ambon bisa dijadikan sebagai kota yang aman dan sejahtera dalam pemakaian Alkanjang serta Kota Ambon dapat menjadi kota yang dapat menciptakan norma keluarga bahagia, dengan mempergunakan aplikasi sebagai pencatatan dan pelaporan yang terpercaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPPKB kota Ambon, Juliana Patty menjelaskan Aplikasi Si Pelayan Alkanjang merupakan sistem layanan alat kontrasepsi jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan data secara tepat, akurat dan rilitime.
“Artinya seperti pelayanan di Batumerah itu ada 58 orang, nah itu pas ada yang sudah melakukan pelayanan maka teman -teman di lapangan itu langsung lapor melalui Alkanjang dengan sistem yang tadi, jadi langsung di baca, dengan begitu data sudah terkontak dengan new BKKBN dan new Sidak jadi sudah terkontak dengan pusat,”jelasnya.
Dirinya berharap dengan adanya alat kontrasepsi jangka panjang ini, masyarakat dapat mengatur jarak anak sehingga asupan gizi anak terpenuhi dan mencegah stunting. “Perlu adanya aplikasi ini, untuk menjawab setiap permasalahan dan pelaporan,”ungkapnya.
Diakuinya, dalam launching Aplikasi Si Pelayan Alkanjang, sebanyak 58 aseptor di Batumerah mendapatkan layanan Implan. “Harapnnya semua dapat melakukan advokasi, edukasi dan penggerak kepada masyarakat, sehingga Ambon menjadi kota yang aman sejahtera dalam penggunaan Alkanjang, sehingga Ambon menjadi kota yang menciptakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera,”harapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan MoU antara DPPKB kota Ambon dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Ambon. Patty berharap, Negeri Batumerah sebagai tempat launching aplikasi ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam hal pengendalian penduduk yang semakin membludak pada saat ini.
“Kita tentu berharap dapat mengatur pertumbuhan penduduk di Kota ini melalui aplikasi. Diharapkan kepada Kepala Pemerintah negeri, Kepala Desa Lurah bahkan tokoh-tokoh Agama dapat menjadi kepanjangan tangan dari program inovasi ini agar dilaksanakan pada wilayahnya termasuk dengan Negeri Batumerah,” tandas Patty. (EVA)
Discussion about this post