AMBON (info-ambon.com)– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan DPRD Kota Ambon bersama Lembaga Rumah Generasi melakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) pelaksanaan program kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) di Kota Ambon.
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan kegiatan PKS antara Pemkot Ambon dengan Lembaga Rumah Generasi sebagai salah satu mitra BaKTI, yang bertujuan untuk membangun kesepahaman mengenai program INKLUSI dan menyediakan dasar hukum atau legalitas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program INKLUSI.
“Program INKLUSI ini diselaraskan dengan pilar pertama dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Australia dan rencana aksi terkait, yang berkomitmen pada kerjasama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas; pilar stabilitas dalam rencana pembangunan tanggap Covid-19, Australia-Indonesia; dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV) 2020 -2024 Pemerintah Indonesia,”katanya saat membuka kegiatan PKS di Ruang Vlisingen lantai II Balai Kota Ambon, Senin (20/6/2022).
Dikatakan, Kota Ambon merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota di Indonesia Timur yang terpilih untuk menerima program ini.
Adapun latar belakang program ini, karena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok miskin/marjinal, belum meratanya akses terhadap layanan sosial kepada kelompok miskin/marjinal, perempuan, disabilitas dan kelompok minoritas karena minimnya sarana dan prasarana( termasuk karena jarak), layanan yang belum sepenuhnya responsive gender, ramah anak dan inkklusif, termasuk pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri, juga karena meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemic Covid19.
“Dengan adanya PKS saat ini menjadi bentuk komitmen dan dukungan bersama dalam rangka pelaksanaan penguatan kapasitas kepada perangkat daerah, sehingga dapat dihasilkan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, kelompok marjinal serta responsive gender, disabilitas dan inklusi,” terang Walikota.
Selain itu, lanjut Walikota, di tingkat desa/kelurahan nantinya dapat terbentuk konstituen guna membentuk posko/gerakan untuk mencegah kekerasan, juga dapat dilaksanakan pendataan yang baik, pendampingan, pemantauan, advokasi kebijakan desa/kelurahan untuk mendukung kebijakan di tingkat Kota.
“Pelaksanaan program kemitraan Australia-INKLUSI di Kota Ambon ini, sebenarnya sejalan dengan 11 kebijakan prioritas yang telah saya tetapkan sejak bertugas sebagai Penjabat Wali Kota Ambon dalam kepemimpinan saya di kota ini, yaitu sinkronisasi program penurunan Angka Kemiskinan, peningkatan oualitas pelayanan publik dan penyelarasan arah Kebijakan pembangunan kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku. Seraya Wali Kota berharap seluruh perangkat daerah dalam lingkup Pemkot Ambon bersama, DPRD Kota Ambon, BaKTI, Lembaga Rumah Generasi, organisasi masyarakat sipil, media, serta seluruh komponen masyarakat dapat menjalin kerjasama yang baik dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi, kolaborasi serta sinergitas,”demikian Walikota (EVA)
Discussion about this post