AMBON (info-ambon.com)- Tingginya antusiasme masyarakat dalam pendaftaran Program Subsidi Tepat di beberapa kota wilayah Indonesia Timur sejak pertengahan Juli 2022, membuat Pertamina terus melakukan sosialisasi dan edukasi pendaftaran subsidi tepat. Hal ini menambah rasa optimisme Pertamina dalam pendataan Program Subsidi Tepat melalui website dan aplikasi MyPertamina.
Untuk wilayah Indonesia Timur sendiri, saat ini telah lebih dari 9.000 unit kendaraan yang sudah terdaftar. Hal ini diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku, Edi Mangun.
“Hingga tanggal 12 Agustus kemarin, di wilayah Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku telah terdaftar sebanyak lebih dari 9.000 unit kendaraan dimana 5.000 diantaranya berada di wilayah Maluku,” ujar Edi dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi info-ambon.com, Sabtu (13/8/2022).
Meskipun implementasi belum dilakukan, namun Edi mengingatkan bahwa seluruh konsumen yang mengonsumsi produk BBM Pertalite dan Solar Subsidi sebaiknya melakukan pendaftaran kendaraan.
“Bagi kendaraan yang tidak mengonsumsi pertalite dan solar subsidi tentunya tidak perlu melakukan pendaftaran. Kami berterima kasih dan mengapresiasi konsumen yang telah membeli produk selain pertalite dan solar subsidi karena kedua produk tersebut hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang layak disubsidi,” ujar Edi.
“Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli pertalite dan solar seperti biasa, namun kami tetap mendorong masyarakat agar segera mendaftarkan kendaraan dan identitasnya. Kami juga infokan bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri pada website subsiditepat.mypertamina.id,” lanjut Edi.
Edi Mangun juga memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website maupun aplikasi MyPertamina bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat yang sebenarnya berhak untuk menikmati subsidi energi.
“Tujuan dari adanya pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, untuk memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Kedepannya kami berharap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” pungkas Edi.
Sebagai informasi, jumlah kendaraan yang sudah terdata di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara berjumlah lebih dari 9.000 Kendaraan. Diantaranya di Provinsi Maluku & Maluku Utara memegang jumlah kendaraan terbanyak dengan jumlah 5.345 Kendaraan, kemudian di susul oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. (EVA)
Discussion about this post